Pemkot Pangkalpinang Raih Peringkat 1 Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Se-Bangka Belitung

Pemkot Pangkalpinang Raih Peringkat 1

Klikbabel.com, Pangkalpinang – Pemerintah Kota atau Pemkot Pangkalpinang, melalui perwakilannya yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang, M. Syahrial, dengan bangga telah menerima Trofi dan Piagam Penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilannya meraih Peringkat Pertama dalam Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk tahun 2019. Penghargaan bergengsi ini secara simbolis diserahkan oleh Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin, dalam sebuah acara resmi yang berlangsung di Ruang Rapat Pasir Padi, Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Momentum penting tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, dan menjadi bukti nyata pencapaian luar biasa dari Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam menjalankan tugas pemerintahan dengan optimal.

Pemkot Pangkalpinang dan Peserta Lain

Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan berhasil menduduki Peringkat II, sedangkan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah meraih Peringkat III. Trofi dan Piagam Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) yang melibatkan seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota di wilayah Bangka Belitung bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Terdapat total 13 rangkuman yang merupakan hasil pembahasan dalam Rakortek dan menjadi titik fokus utama selama pelaksanaan Rapat Koordinasi tersebut. Semua poin yang telah dirangkum ini direncanakan akan dibahas secara sistematis dan mendalam, mengikuti urutan berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya.

13 Rangkuman Hasil Rakortek yang dimaksud adalah :

1. Pengentasan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Pengurangan stunting di kabupaten/kota;
3. Vaksinasi Covid-19 untuk booster di kabupaten/kota;
4. Pengendalian inflasi (sektor pangan dan perkebunan);
5. Pengendalian penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak;
6. Konektivitas lalu lintas antar pelabuhan/terminal dan peningkatan sarana/prasarana transportasi antar kabupaten kota (terpenuhinya kemudahan logistik di Provinsi Bangka Belitung);
7. Sinkronisasi revisi dan integrasi RTRW yang meliputi : perubahan fungsi/peruntungan kawasan hutan, pembangunan TPA regional, pembebasan ruas jalan nasional di kabupaten kota, dan penataan tambang ilegal;
8. Penataan pegawai tenaga kontrak (honorer) melalui jalur PPPK dan outsourcing;
9. Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja kontruksi yang bersertifikat di kabupaten kota;
10. Tata kelola perizinan yang tumpang tindih antara Pemprov dan kabupaten kota;
11. Kesepakatan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dibidang ke-PU-an, kesehatan, pendidikan;
12. Pemenuhan kebutuhan produksi dalam negeri dan penguatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri (P3DN) di kabupaten/kota;
13. Antisipasi Pilkada Serentak.

Penjabat Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin, mengungkapkan harapannya agar hasil dari rapat koordinasi yang telah diselenggarakan dapat segera diwujudkan. Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan kegiatan yang disusun sesuai prioritas di setiap kabupaten dan kota. Ridwan menyoroti bahwa pendekatan birokrasi seharusnya difokuskan pada tindakan nyata setelah rapat selesai. Ia menyarankan agar penentuan prioritas dilakukan secara sistematis berdasarkan tingkat urgensi, daripada mengambil pendekatan menyeluruh tanpa arah yang jelas. Pendekatan seperti ini dianggap lebih efektif untuk mencapai hasil yang maksimal tanpa menyebar sumber daya secara tidak optimal.

Selain itu, Ridwan, yang juga berperan sebagai Direktur Jenderal Mineral dan Batubara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menekankan perlunya kolaborasi dalam menghadapi isu-isu lintas wilayah kabupaten dan kota. Ia juga menggarisbawahi bahwa keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tantangan dalam merealisasikan semua rencana yang telah dirumuskan. Ia menjelaskan bahwa pengelolaan APBD harus berfokus pada pencapaian hasil nyata (outcome) dan dampak positif yang signifikan (impact). Ridwan juga menambahkan bahwa langkah-langkah inovatif sangat diperlukan untuk menarik lebih banyak investasi ke daerah tersebut demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan.