Sekolah Untuk SD SMP Gratis di Indonesia 2025

Sekolah Untuk SD dan SMP Gratis di Indonesia update 2025

SD SMP Gratis

KlikBabel.com – Sekolah untuk jenjang SD SMP Gratis di Indonesia disahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan sekolah gratis bagi siswa yang berada di jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dikelola oleh negeri maupun swasta.

Ketetapan ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan hukum yang telah dirumuskan secara rinci oleh MK, yang di antaranya mencakup perlindungan terhadap hak atas pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Dalam penjelasannya, MK juga menguraikan mekanisme serta tahapan waktu yang diperlukan untuk merealisasikan pembebasan biaya pendidikan tersebut, sehingga implementasinya dapat berjalan secara efektif dan terencana sesuai tujuan dari keputusan ini.

Permohonan Sekolah Gratis SD dan SMP

Mahkamah Konstitusi atau MK, melalui proses sidang atas perkara dengan nomor registrasi 3/PUU-XXII/2024, mengeluarkan keputusan penting yang menetapkan bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar selama sembilan tahun wajib dilaksanakan tanpa pungutan biaya, baik pada institusi pendidikan negeri maupun swasta.

Keputusan ini merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sisdiknas, di mana pendidikan dasar sembilan tahun mencakup tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta melibatkan lembaga pendidikan lain yang dianggap setara dengan kedua jenjang tersebut.

Pengumuman terkait putusan ini disampaikan secara resmi oleh Ketua MK, Suhartoyo, dalam sebuah persidangan yang dilakukan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025. Keputusan ini menjadi tonggak penting dalam pelaksanaan hak pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Permohonan bernomor 3/PUU-XXIII/2024 diajukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia bersama tiga pemohon individu, yaitu Fathiyah, Novianisa Rizkika, dan Riris Risma Anjiningrum. Fathiyah dan Novianisa diketahui berprofesi sebagai ibu rumah tangga, sementara Riris bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

MK menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus menjamin pelaksanaan program wajib belajar setidaknya di jenjang pendidikan dasar tanpa menarik biaya apapun. Aturan ini berlaku untuk lembaga pendidikan dasar yang dioperasikan oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh masyarakat.

Waktu Pelaksanaan Putusan Sekolah Gratis SD dan SMP

Mahkamah Konstitusi mengungkapkan bahwa dalam konteks pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob), pelaksanaan putusan ini dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan negara dan kondisi yang ada. Pendekatan bertahap ini dimaksudkan agar negara dapat memenuhi kewajibannya secara maksimal dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Namun, berbeda halnya dengan pemenuhan hak sipil dan politik (sipol), di mana dalam pelaksanaannya, putusan ini memiliki sifat langsung berlaku tanpa memerlukan penundaan.

Mahkamah memberikan penekanan bahwa sifat dasar dari hak sipil dan politik adalah segera dan mendesak, sehingga negara harus memprioritaskan penjaminan hak-hak tersebut tanpa mengulur waktu. Lebih lanjut, Mahkamah menegaskan adanya perbedaan esensial antara pemenuhan hak ekosob dan sipol. Hak sipil dan politik cenderung membutuhkan pengurangan atau bahkan menghindari campur tangan negara secara signifikan dalam penerapannya.

Sebaliknya, pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya memerlukan langkah-langkah aktif dari pemerintah yang seringkali kompleks serta disesuaikan dengan kebijakan strategis dan ketersediaan anggaran negara.

Harapan Rakyat Indonesia

Sebagian rakyat Indonesia yang mengkhawatirkan apabila ditetapkan sekolah gratis untuk SD SMP adalah terkait kualitas dan mutu dalam pembelajaran. Hal lain selain mutu dan kualias adalah terkait fasilitas yang harus tetap memadahi, diharapkan program sekolah gratis untuk SD SMP di Indonesia pada pelaksanaannya tidak akan menjadikan kemunduran dalam hal mutu, kualitas pendidikan dan fasilitas pendidikan.