• EnglishFrenchGermanIndonesianItalianPortugueseRussianSpanish

Klikbabel.com


Sekda Sebut PBB Tunjang Pembangunan Daerah

Senin, 14 Juni 2021 | 16:33 WIB
Acara Focus Group Discussion (FGD) bersama Kepala OPD yang berkaitan dengan Perizinan atau Pelayanan Masyarakat langsung, Camat & Lurah di Ruang Operational Room (OR) lantai satu Gedung Tudung Saji Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin (14/6/2021).

KlikBabel.com - Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Radmida Dawam menyebutkan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan kewajiban untuk menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

Paparan tersebut diungkapkan Radmida saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) bertema Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dari Sektor Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan & Perkotaan (PBB-P2) di Ruang Operational Room (OR) lantai satu Gedung Tudung Saji Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin (14/6/2021).

Namun, dia mengungkapkan penetapan pajak PBB tiap tahunnya tidak pernah tercapai. Piutang tidak tertagih di Pemerintah Kota cukup besar diangka 38,11 persen.

Masalah tersebut dikarenakan rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak serta tidak aktifnya pemerintah untuk menyadarkan masyarakat dan melakukan penagihan.

“Kurangnya sosialisasi juga masalahnya. Makanya kita ajak camat dan lurah untuk ikut FGD. Kita tekankan kepada camat dan lurah meraka harus aktif, ” katanya.

Diharapkan melalui FGD diperoleh solusi dalam rangka mengurangi piutang tidak tertagih dan meningkatkan realisasi PBB.

“Kita harus optimal dan maksimal. Makin banyak piutang tidak tertagih maka akan semakin menumpuk. Apalagi dikondisi seperti ini kita butuh dana untuk pelaksanaan pembangunan, ” ujar Radmida.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang, Budiyanto menyebutkan setiap tahun realisasi atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)  yang diterbitkan sebanyak 60 – 65 persen.

Menurutnya, berdasarkan SPPT yang diterbitkan, perolehan PBB ditahun 2021 berpotensi sebanyak lebih dari 13 milyar.

“Tahun ini target kami di pemerintah kota sejumlah 11 milyar. Tapi kalo sampai tembus 13 milyar, artinya target terpernuhi, ” ungkap Budi.

Diharapkan dengan dukungan dari Kejaksaan Negeri Pangkalpinang melalui program Pendekar dan FGD bersama lurah dan camat, 11 milyar dari SPPT yang terbit dapat tercapai.

loading...


Penulis  : Farah
Editor    : septiani
Sumber : KlikBabel.com