• EnglishFrenchGermanIndonesianItalianPortugueseRussianSpanish

Klikbabel.com


Sunat Hukuman Bupati Kepulauan Talaud Jadi 2 Tahun, MA Dikecam

Senin, 31 Agustus 2020 | 10:12 WIB
Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara Sri Wahyumi Maria Manalip. Foto Ist.

KlikBabel.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengecam vonis Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung (MA) yang menyunat hukuman mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip. Sri Wahyumi kini hanya dihukum menjadi dua tahun.

"Itu, sejak awal yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman selama 4 tahun 6 bulan penjara, tetapi karena putusan PK tersebut malah dikurangi menjadi hanya 2 tahun penjara," ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Senin (31/8/2020).

Kurnia menganggap vonis PK yang dijatuhi oleh MA sangat janggal. Lantaran pihak swasta yang merupakan perantara suap dalam kasus ini, yakni Benhur Lalenoh hukumanya cukup tinggi.

Sangat berbeda dengan penyelenggara negara sebagai dalang terjadinya korupsi.

"Sebagaimana diketahui, Benhur yang merupakan perantara suap Bupati Kepulauan Talaud dijatuhi pidana selama empat tahun penjara," ujar Kurnia.

Maka itu, Kurnia membandingkan vonis PK yang dijatuhi MA dalam kasus Sri Wahyumi dengan hukuman yang menimpa Abdul Latf seorang Kepala Desa di Kabupaten Cirebon yang dihukum selama 4 tahun penjara. Karena terbukti melakukan korupsi dana desa sebesar Rp 354 juta.

"Namun, ICW tidak lagi kaget, sebab sejak awal memang MA tidak menunjukkan keberpihakannya pada sektor pemberantasan korupsi," ucap Kurnia.

"Tren vonis pada tahun 2019 membuktikan hal tersebut, rata-rata hukuman untuk pelaku korupsi hanya 2 tahun 7 bulan penjara. Tentu ini semakin menjauhkan efek jera bagi pelaku korupsi," Kurnia menambahkan.

Lebih jauh, Kurnia menilai terkait PK, diharapkan Ketua MA harusnya selektif dalam memilih yang akan menyidangkan perkara pada tingkat PK.

"Semestinya hakim-hakim yang kerap menjatuhkan vonis ringan terhadap pelaku korupsi tidak lagi dilibatkan. Tak hanya itu, klasifikasi korupsi sebagai 'extraordinary crime' seharusnya dapat dipahami dalam seluruh benak Hakim Agung, ini penting agar di masa yang akan datang putusan-putusan ringan tidak lagi dijatuhkan," kata Kurnia.

 

loading...


Penulis  : -
Editor    : Geges
Sumber : Suara.com