• EnglishFrenchGermanIndonesianItalianPortugueseRussianSpanish

Klikbabel.com


Pansus III DPRD Basel Rekomendasikan Beberapa Hal Ini Kepada Pemkab

Selasa, 19 Mei 2020 | 19:23 WIB
Foto Istimewa
Loading...

Klikbabel.com, Toboali - Output kegiatan yang berupa fisik seperti infrastruktur jalan dan bangunan yang rusak belum diserahterimakan disinggung oleh Pansus III DPRD Basel dalam rapat Paripurna yang digelar pada Senin (18/5) kemarin. 

Tidak hanya itu, rekomendasi lain terhadap LKPJ Bupati Basel tahun 2019 bangunan yang rusak belum finaslisasi dengan kondisi asal-asalan seperti yang terjadi di Dinas PU tak lepas dari sorotan DPRD Basel. 

“Fungsi pengawas kegiatan dan penerima hasil dapat dilakukan dengan optimal, sehingga dalam melakukan pemeriksaan harus memberikan sanksi berupa black list kepada pihak ketiga yang membandel," kata Samsir, dari Pansus III DPRD Basel. 

"Juga berikan hasil pekerjaan yang asal-asalan, terkait permasalahan gagal lelang karena tidak adanya pihak ketiga yang ikut lelang maka kami merekomendasikan agar penunjukan konsultan dalam hal membuat rancangan anggaran biaya," tambahnya. 

Tentunya, lanjut dia dilakukan survey lokasi untuk melihat kondisi yang akan dibangun. Jangan hanya menjadi konsultan di atas meja. Selain itu, berkaitan dengan adanya ketidaktepatan distribusi bansos juga menjadi hal yang dipertanyakan. 

"Karena data yang diberi pusdatin sebagai dasar pemberian bantuan ke masyarakat, sehingga menyebabkan bantuan banyak yang tidak tepat sasaran, masyarakat yang berhak dan pantas mendapatkan bansos malah tidak menerima," katanya. 

Untuk itu, pihaknya merekomendasikan agar dinas terkait harus melakukan update data seperti Pemdes melalui TKSM dan TKSK agar penentuannya dilakukan dengan musyawarah desa. Dan emastikan data itu diperbaiki oleh kemensos.

"Dengan cara melakukan koordinasi dan pengawalan sampai data yang terkirim ke kabupaten sama dengan data yang di pusdatin, kementerian sosial, dinas terkait harus melakukan update setiap 6 bulan sekali," ungkapnya.

Ia menyinggung bidang pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain seperti PAD yang sah dengan realisasi diatas 100 persen. Sepertinya apa yang ditargetkan oleh pemda terlalu rendah dibanding potensi yang ada. 

"Sebagai salah satu contoh pajak sarang burung walet yang hanya terealisasi 58 juta, padahal jumlah objek pajak untuk sekarang dh +/- 160, dan sekarang mungkin sudah mencapai 200 an. Kalau dengan 50 persen saja berproduksi lebih dari 500 jutaan,” ungkapnya.

Untuk itu, Pansus III merekomendasi Bidang Pendapatan harus menghitung target pajak dan retribusi daerah berdasarkan data wajib pajak dan wajib retribusi yang ada. 

“Pemkab Basel melalui dinas terkait agar memvalidasi jumlah wajib pajak dan wajib retribusi untuk dijadikan dasar kalkulasi target pendapatan sebagai implementasi dari program intensitifikasi dan extensifikasi pajak dan retribusi daerah,” katanya.

Loading...
loading...


Penulis  : Devi Dwi Putra
Editor    : Devi
Sumber : klikbabel.com