• EnglishFrenchGermanIndonesianItalianPortugueseRussianSpanish

Klikbabel.com


Adukan PT Sadai Jaya Lestari, Anggota DPRD Datangi Satreskrim Polres Basel

Senin, 23 Maret 2020 | 20:41 WIB
Dian Sersanawati (nomor dua dari kanan) didampingi beberapa anggota DPRD Basel usai buat aduan ke kantor satreskrim terkait aktivitas tambak udang PT Sadai Jaya Lestari. Foto : Devi/klikbabel.com
Loading...


Klikbabel.com, Toboali - Sejumlah anggota DPRD Basel mendatangi kantor Satreskrim Polres guna membuat laporan pengaduan terkait aktivitas tambak udang milik PT Sadai Jaya Lestari, Senin (23/3) sore.

Pasalnya para wakil rakyat itu kesal dengan pengusaha tambak yang belum memiliki perizinanan lengkap usahanya, namun sudah berani beraktifitas secara terang-terangan. Sebelumnya, anggota dewan yang dipimpin Dian Sersanawati melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi tambak udang yang berada di Desa Pasirputih, Kecamatan Tukaksadai.

Klik Juga : Sekda Sebut 60 Warga Pangkalpinang Berstatus ODP

Hasil sidak, mereka mendapati tambak itu belum dilengkapi perizinan. Saat ditanya ke pengurus lapangan tambak, mereka tidak bisa mengeluarkan seluruh perizinan dan membuktikannya. "Mereka hanya mampu memberikan ke kita tadi surat katanya izin dari desa. Tapi usai kita baca itu bukan surat izin dari desa tapi surat untuk urus NPWP, rekomendasi," ujar Dian, usai buat pengaduan di Satreskrim.

Selain itu, kata mereka ada izin dari camat setempat. Namun setelah ditanya, mereka tidak bisa menunjukkan. Dari kabupaten pun begitu. Perusahaan tidak bisa memperlihatkan izinnya. "Dari kabupaten mereka tak bisa tunjukkan surat izin dan bilang ada yang dikeluarkan PU, advice planning. Tapi setelah kita baca, bukan rekomendasi menyetujui, tapi menolak tambak itu," terangnya.

Lebih lanjut setelah sidak ini mereka akan memanggil dinas-dinas terkait dan melapor hasil sidak tersebut ke pimpinan. Langkah awal ialah membuat pengaduan ke polres terkait aktivitas tambak. "Kita juga minta bantuan polres karena itu tidak ada izin, berarti tambaknya ilegal. Dan  juga pak kapolres untuk pertimbangan hukum. Kalau hasil konsultasi disegel, biar polri nanti yang police line," katanya.

 

 

Loading...
loading...


Penulis  : Devi Dwi Putra
Editor    : A. Hairul
Sumber : klikbabel.com