• EnglishFrenchGermanIndonesianItalianPortugueseRussianSpanish

Klikbabel.com


Harap Bersabar, ASN Pemkab Bangka Belum Dirumahkan

Minggu, 22 Maret 2020 | 17:34 WIB
Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Andi Hudirman. Foto : ist/Pemkab Bangka
Loading...

Klikbabel.com, Sungailiat - Pemerintah Kabupaten Bangka hingga saat ini belum juga mengambil kebijakan untuk merumahkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bangka. Padahal, kebijakan ini sudah terlebih dahulu dilakukan baik Pemkot Pangkalpinang maupun Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Klik Juga : Pilkada Serentak 2020 Resmi Ditunda

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangka Andi Hudirman mengakui jika sampai saat ini belum ada instruksi bupati Bangka terkait ini. "Kalau kita pemda belum, belum ada instruksi bupati bahwa kita libur," kata Andi ditemui di posko bersama gugus tugas siaga darurat bencana corona virus disease 2019 (covid 19) Kabupaten Bangka, Minggu (22/3)

Alasanya sambung Andi, saat ini situasi dan kondisi dari penyebaran virus corona masih dalam kondisi aman. Tetapi, kedepan ASN Pemkab Bangka bisa saja dirumahkan. "Kita lihat perkembangan. Pertimbangan kita dianggap masih belum tapi ini kan pelan-pelan," ucapnya. Provinsi juga kata Andi, tidak sepenuhnya dirumahkan melainkan bergantian.

Diketahui, Pemprov Babel mengeluarkan Surat Edaran (SE) bernomor 800/1102 /VII tentang Pengaturan Jadwal Sistem Masuk Kerja Pratama/Administrator/Pengawas/Pelaksana dan PHL Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Surat edaran tersebut menindaklanjuti SE Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 440/2436/SJ tanggal 17 Maret 2020, serta berdasarkan situasi dan kondisi terkini penyebaran Covid-19 yang terjadi di Kepulauan Bangka Belitung.

Maka, di surat edaran yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Kepulauan Babel, Dr. Drs Naziarto,S.H.,M.H tersebut menuangkan beberapa poin penting. Yaitu mulai Senin, tanggal 23 Maret 2020, meminta agar kepala OPD dapat mengatur jadwal dan menyesuaikan sistem masuk kerja secara bergiliran bagi pegawai ASN maupun PHL di masing-masing OPD.

Dengan sistem masuk kerja yakni dengan menugaskan 1 orang pejabat administrator, 1 orang pejabat pengawas, dan 4 orang pelaksana atau disesuaikan dengan ruang lingkup jenis pelayanan dan beban kerja masing-masing OPD, dan jumlahnya maksimal 30% dari jumlah pegawai di lingkup setempat, sementara 70% lainnya diminta untuk bekerja dari rumah dan dilakukan secara bergilir dalam setiap minggunya, hingga adanya perkembangan lebih lanjut.

Itu artinya, sebagian besar ASN di lingkup Pemprov mulai Senin 23 Maret 2020 akan bekerja dari rumah secara online. Sementara itu, 30% lainnya bekerja seperti biasa dengan menggunakan sistem bergilir, namun disesuaikan dengan tingkat dan jenis pelayanan OPD.

 

Loading...
loading...


Penulis  : Hairul Asther
Editor    : A. Hairul
Sumber : klikbabel.com