• EnglishFrenchGermanIndonesianItalianPortugueseRussianSpanish

Klikbabel.com


Tiga Kades Dilantik, Justiar Pesan Ini

Rabu, 12 Februari 2020 | 21:30 WIB
Pelantikan tiga kepala desa oleh Bupati Basel Justiar Noer. Foto : Devi/klikbabel.com
Loading...

Klikbabel.com, Toboali - Pasca adanya pejabat definitif, tiga Penjabat Sementara (Pj) Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Bangka Selatan (Basel) diberhentikan secara hormat oleh Bupati Justiar Noer. 

Ialah Iswandi yang diberhentikan sebagai Pj Kades Bikang. Posisinya digantikan oleh Zulfani yang akan memimpin Desa Bikang pada periode 2020-2026. 

Kedua Pj Kades Rindik Kasir. Pejabat definitif yang menggantinya ialah Andi Saputra. Lalu Pj Kades Bencah Wadi yang digantikan Heri Purnomo. 

Bupati Basel Justiar Noer mengatakan, pelantikan kades ini merupakan langkah awal dari rangkaian agenda pembangunan di desa. 

Untuk itu bagi kepala desa yang baru saja dilantik, dirinya mengingatkan beberapa hal. Pertama melaksanakan penuh janji ke masyarakat untuk membangun desa. 

"Dan hindari kepentingan pribadi, keluarga, golongan maupun para pendukungnya. Dan mengajak kerjasama kepada calon yang tidak terpilih beserta para pendukungnya," ujarnya. 

Jaga kondusifitas dan libatkan seluruh masyarakat desa dalam menjalankan tugas melalui penyelenggaraan pemerintahan desa. Serta melaksanakan pembangunan desa. 

"Pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat desa. Apabila melanggar kewajiban dan larangan kades, maka akan dikenakan sanksi dari mulai teguran," terangnya. 

Kemudian pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan pemberhentian sebagai kades. Segera menyusun RPJM Desa Tahun 2020-2026, RKP dan APBD bersama BPD dan masyarakat desa. 

"Memuat visi dan misi yang telah dijanjikan kepada masyarakat dengan memperhatikan kondisi desa dan kebijakan kabupaten. Laksanakan pembangunan desa sesuai dengan RPJM Desa," katanya. 

Namun tetap melibatkan BPD, masyarakat desa. Melakukan pembinaan kepada perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada. 

"Serta tidak melakukan pengangkatan dan pemberhentian yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Lalu fungsikan kantor desa," ungkapnya. 

Sebagai tempat memberikan pelayanan ke masyarakat dan hindari pelayanan di rumah pribadi. Selanjutnya ialah tertib kependudukan di desa masing-masing. 

"Dan melaporkan secara periodik ke OPD terkait. Memanfaatkan dan memelihara kekayaan serta aset desa dengan baik dan benar untuk kepentingan pembangunan desa," ujarnya. 

Serta hindari untuk kepentingan pribadi. Yang ke sepuluh, terakhir, ialah melakukan pengelolaan desa dengan tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Loading...
loading...


Penulis  : Devi Dwi Putra
Editor    : A. Hairul
Sumber : klikbabel.com