• EnglishFrenchGermanIndonesianItalianPortugueseRussianSpanish

Klikbabel.com


Tiga Kawasan Lokalisasi Akan Ditertibkan Pemkot Pangkalpinang

Selasa, 11 Februari 2020 | 12:46 WIB
Kasat Satpol PP dan Damkar Kota Pangkalpinang Susanto Sebelah Kiri, Kabag Ops Polres Pangkalpinang, Jadiman Sihotang Tengah serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Suparyono Sebelah Kanan, Saat Diwawancarai Wartawan (Cepi/Klikbabel.com)
Loading...

Klikbabel.com, Pangkalpinang - Sejarah kelam kawasan lokalisasi Teluk Bayur, Parit Enam dan Pasir Padi di Kota Pangkalpinang sudah sering didengar kalangan masyarakat di Bangka Belitung. Awal tahun ini saja sudah kembali terjadi praktik eksploitasi seksual anak di bawah umur menjadi korban perdagangan manusia atau human trafficking.

 

Guna menanggulangi hal tersebut Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang tengah melakukan upaya penertiban di ke tiga kawasan tersebut untuk diubah menjadi kawasan Islamic Center serta kawasan Laundry.

 

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Suparyono mengungkapkan, kegiatan rapat ini sebagai upaya persiapan penertiban kawasan lokalisasi yang selama ini dianggap meresahkan masyarakat agar tidak melanggar hukum dalam melakukan tindakan penertiban, karena kebijakan Walikota yang harus segera diimplementasikan.

"Karena kebijakan penertiban ini dibuat agar kita selamat dan Pak Walikota juga aman, sekaligus masyarakat juga masih mendapatkan penghasilan sementara kota secara bertahap akan tertib," ujar Suparyono seusai memimpin rapat di Kantor Bappeda Kota Pangkalpinang, Selasa (11/2/2020).

Suparyono juga menjelaskan, untuk langkah-langkah yang akan dilakukan yaitu pihaknya akan membuat team terlebih dahulu, seperti team pendataan, team sosialisasi serta team eksekusi agar data yang didapatkan lebih konkret sebelum melakukan tindakan penertiban.

"Langkah-langkah itu akan kita tempuh secara bertahap berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Polresta dan Satpol PP maupun dari Dinas Sosial akan kita tempuh semua. Pak Walikota menertibkan ini secara persuasif, secara kemanusiaan tidak ada tindas menindas," tegasnya.

Dalam kegiatan ini diharapkan para pemilik Caffe ataupun penyedia layanan prostitusi dapat menutup kegiatannya secara sendiri karena kegiatan yang mereka lakukan itu merupakan tindakan yang salah, sehingga pihak pemerintah hanya mendorong saja.

"Tetapi kalau sudah kita dorong tetap masih saja membandel, nanti tinggal tunggu saja Surat Keputusan (SK) pak Walikota secara eksklusif. Setelah ada pendataan tersebut selanjutnya akan kami rapatkan lagi dengan Forkopimda," pungkasnya. (Cepi)

Loading...
loading...


Penulis  : -
Editor    : Septi Artiana
Sumber : klikbabel.com