• EnglishFrenchGermanIndonesianItalianPortugueseRussianSpanish

Klikbabel.com


RUU Omnibus Law Bentuk Regulasi Tercekik dalam Wacana Penyederhanaan Regulasi

Rabu, 22 Januari 2020 | 08:46 WIB
Adhy Yos Perdana.

Dewasa ini masyarakat Indonesia di berbagai kalangan dihebohkan dengan wacana pemerintah pusat yang sedang mengebut RUU Omnibus Law untuk kemudian diserahkan dan ditetapkan bersama para wakil rakyat DPR RI di Senayan. 

Lalu apa yang dimaksud dengan Omnibus Law ?

Omnibus law adalah suatu Undang-Undang (UU) yang dibuat untuk menyasar satu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa UU sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana.

RUU Omnibus adalah hukum yang diusulkan yang mencakup sejumlah topik beragam atau tidak terkait. Omnibus berasal dari bahasa Latin dan berarti "untuk segalanya". RUU Omnibus adalah dokumen tunggal yang diterima dalam satu suara oleh badan legislatif tetapi menggabungkan beberapa langkah menjadi satu atau menggabungkan berbagai subjek. 

Sesuai dengan yang telah dikemukakan sebelumnya pemerintah saat ini tengah sibuk merumuskan dan membahas sejumlah RUU Omnibus Law, seperti RUU Cipta Lapangan Kerja; RUU Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); RUU tentang Perpajakan; dan RUU tentang Perpindahan Ibukota Negara demi menggenjot pertumbuhan ekonomi. RUU Omnibus Law ini rencananya akan segera di tetapkan dalam waktu dekat.

Dengan hal tersebut sontak melahirkan respon yang cukup besar dari berbagai kalangan masyarakat yang merasa terbebani atau dirugikan jika ditetapkannya RUU Omnibus Law tersebut.

Dari sejumlah RUU Omnibus Law yang sedang kontroversial RUU Cipta lapangan kerja cukup menarik untuk ditelusuri diawal. 
Hal ini timbul karena jumlah buruh atau pekerja yang cukup besar di Indonesia dan cukup besar dalam mempengaruhi sisi perekonomian Indonesia. Dan di saat yang bersamaan hak-hak pekerja lebih banyak yang di hilangkan.

Aliansi buruh atau pekerja dalam hal ini Konfederasi serikat pekerja Indonesia (KSPI), melakukan penolakan dengan keras, dan berbagai kalangan pekerja yang lainnya juga turut melakukan penolakan terhadap RUU Omnibus Law.

Hal ini cukup jelas Pasalnya RUU Cipta Lapangan Kerja yang disusun lewat program omnibus law tersebut akan berdampak negatif bagi pekerja antara lain: 

Pertama, dalam Omnibus Law mengisyaratkan akan menghapus sistem upah minimum, penerapan upah per jam dikhawatirkan dapat mengakibatkan upah minimum terdegradasi bahkan hilang. Sehingga hal itu dinilai merugikan kaum buruh dan pekerja. karena ini akan menghapuskan upah minimum, membuat buruh kembali menjadi absolut miskin. 

Alasan kedua, RUU tersebut dinilai akan menghilangkan pesangon. Walaupun Menko Perekonomian, Menteri Perindustrian dan Menteri Ketenagakerjaan mengatakan pesangon tetap ada, namun diberikan "on the top" yaitu disebut dengan tunjangan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebesar enam bulan upah.

Ketiga, akan terjadi penggunaan sistem outsourcing atau kontrak lepas dan karyawan kontrak. Hal itu dikarenakan, RUU Cipta Lapangan Kerja membolehkan semua jenis pekerjaan menggunakan sistem kontrak dan bisa dikontrak lepaskan.
Padahal, di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sistem kontrak lepas dibatasi untuk lima jenis pekerjaan, yakni petugas kebersihan, katering, supir, sekuriti dan jasa penunjang. Tentu ini bertentangan. 

Poin yang keempat yaitu memudahkan masuknya tenaga kerja asing, melalui penyederhanaan regulasi tersebut

Poin kelima, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan menghilangkan jaminan sosial bagi para pekerja sehingga tidak adanya jaminan sosial bagi mereka (pekerja)

Alasan keenam, menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha, ini lah yang berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan para corporate (perusahaan) terhadap pekerja nya.

Di lain sisi pihak legislatif maupun eksekutif terus melakukan langkah ke arah final dari adanya Omnibus Law. 
Dari 9 fraksi, sebanyak 6 fraksi DPR RI menyatakan bulat mendukung dan tiga fraksi setuju dengan memberikan catatan yaitu Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDIP, dan Fraksi Partai NasDem.
Kemudian (Baleg) bersama Menteri Hukum dan HAM, serta DPD RI pada Kamis (16/1) menyetujui 50 Rancangan Undang-Undang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020.

Dari 50 RUU tersebut, terdapat dua RUU yang masuk Omnibus Law dan menjadi prioritas untuk dibahas segera yaitu RUU tentang Cipta Lapangan Kerja dan RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.

Dengan demikian sudah mendekati tahap akhir RUU Omnibus Law tersebut, lalu harapannya walaupun sekarang masih di Tolak oleh kalangan pekerja tentu mereka mempunyai alasan konkrit mengapa harus menolak RUU Omnibus Law tersebut.

Secara garis besar perlu diperhatikan dan dipahami bersama dengan telaah yang mendalam bahwa dengan lahirnya RUU Omnibus Law pemerintah juga terus mengupayakan agar adanya titik seimbang antara kepentingan pekerja dengan pengusaha. 

Dengan demikian pada prinsipnya setuju dengan sikap Presiden Jokowi yang ingin mengundang investasi ke Tanah Air dengan tujuan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Namun, hal itu harus pula diselaraskan dengan perlindungan kaum buruh.

loading...


Penulis  : -
Editor    : A. Hairul
Sumber : klikbabel.com