• EnglishFrenchGermanIndonesianItalianPortugueseRussianSpanish

Klikbabel.com


Seluruh Fraksi Sepakati Raperda APBD-P Belitung Timur

Rabu, 25 Oktober 2017 | 10:43 WIB
(Foto : net)
Loading...

Klikbabel.com,Manggar - Seluruh Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Belitung Timur (Beltim) menyepakati Rancangan Peraturan Derah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2017, Selasa (24/10/2017) kemarin.  

Kesepakatan yang didapatkan dalam Rapat Paripurna XVIII Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017 DPRD Beltim itu pun langsung disahkan oleh Ketua DPRD Beltim, Tom Haryono Harun yang dihadiri Wakil Bupati Beltim, Burhanudin beserta Forkopimda dan OPD terkait.

Sebelumnya Fraksi di DPRD Beltim menyuarakan pendapat seperti Fraksi PDIP melalui juru bicara Fraksi, Yuliani yang menyebutkan otonomi daerah mempunyai maksud utama untuk menjadikan daerah Mandiri dalam pengurus pemerintahan daerah, agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pengelolaan keuangan daerah.

"APBD-P ini seharusnya lebih disebutkan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat mendesak dan memang perlu untuk dilakukan dalam mendukung pembangunan daerah dan demi berjalannya roda pemerintahan, jangan sampai perubahan APBD ini dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menghabiskan anggaran saja," pesan Yuli.

Fraksi PDIP mengharapkan ketegasan dari berbagai pihak terkait untuk mengamankan Das Sungai Lenggang dari aktivitas penambangan liar, yang memang tidak dibenarkan secara hukum dan Undang-undang. "Dampak yang dirasakan langsung akibat dari TI rajuk saat ini adalah keruhnya produksi air dari PDAM Gantung. Kami meminta kepada Pemerintah Daerah untuk memulihkan kembali produksi air yang menjadi layak untuk di konsumsi," pintanya.

Sementara, Rostika Yuniarti, anggota Fraksi Amanat Harapan Rakyat menilai perlu adanya kecerdasan dari OPD dalam melakukan pengelolaan keuangan yang efektif. "Setiap OPD sudah seharusnya secara cerdas dan realistis dalam menentukan program dan kegiatan berdasarkan level urgensinya, pembinaan, pengawasan koordinasi dan sinkronisasi menjadi kunci untuk menghindari tumpang tindih program kegiatan maupun kebijakan," ungkapnya.

Loading...
loading...


Penulis  : Suharli
Editor    : Rangga
Sumber : klikbabel.com