• EnglishFrenchGermanIndonesianItalianPortugueseRussianSpanish

Klikbabel.com


KUPP : Buatkan Surat Penghentian dari Kepala Daerah, Izin Kami Cabut

Rabu, 25 Oktober 2017 | 13:16 WIB
Suasana pertemuan antara nelayan Kelapa Kampit dan Anggota DPRD Beltim bersama KUPP Manggar.(Foto : Suharli/Klikbabel.com)

Klikbabel.com,Manggar - Puluhan Nelayan Kelapa Kampit bersama beberapa anggota DPRD Beltim, menyambangi kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas 1 Manggar. Kedatangan mereka terkait perpanjangan olah gerak KIP Kamila yang masih beroperasi di seputaran laut Kelapa Kampit, Rabu, (25/10/2017).

Dalam pertemuan tersebut, Koko anggota DPRD menanyakan perihal perpanjangan olah gerak KIP Kamila. Kabar tersebut pun dibenarkan oleh Kepala KUPP kelas 1 Manggar Sahrul Nugroho melalui Kepala Seksi Kesyahbandaran KUPP kelas I Manggar, Panhidi. Dengan adanya izin itu, nelayan mengaku kecewa karena perpanjangan izin olah gerak KIP Kamila yang tanpa koordinasi terlebih dahulu kepada nelayan yang terkena dampak oleh penambangan KIP Kamila, yang menyebabkan pendangkalan dan mengganggu aktivitas nelayan yang mencari mata pencaharian sehari-hari.

Para nelayan, melalui Husaini Rasyid salah satu anggota DPRD Beltim pun menuntut agar KUPP Manggar segera mencabut izin tersebut. "Saya kecewa dengan kondisi sekarang ini kenapa tidak ada pertimbangan (mengenai surat olah gerak). Saya tidak menolak investasi, tapi kalau investasi bertolak belakang dengan masyarakat, itu yang saya sesalkan" ungkapnya (25/10/2017).

Mendengar tuntutan tersebut, Kasi Kesayahbandaran KUPP Manggar, Panhidi menegaskan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin yang sudah berlaku hingga 21 November secara sepihak. "Untuk mencabut izin gerak, KUPP Manggar tidak bisa mencabut kecuali Bupati kirim surat ke perusahaan dangan tembusan KUPP Manggar, baru bisa dihentikan," katanya.

Lebih lanjut, Panhidi menegaskan jika pihaknya tidak mengeluarkan izin, justru menimbulkan masalah baru karena melanggar peraturan yang ada. "Silahkan buat surat penghentian kapal oleh Kepala Daerah, terus tembuskan ke kami, kami cabut surat olah gerak tersebut. Pihak perusahaan sudah mengajukan izin gerak kapal Kamila, otomatis kami berikan itu, kami pelayanan sifatnya layanan pasif, apabila mereka datang minta layani kami layani, tupoksi kami mempunyai SOP KM 62 2010," ungkap Panhidi saat ditemui usai menerima para nelayan dan anggota DPRD, Rabu (25/10/2017).

loading...


Penulis  : Suharli
Editor    : Rangga
Sumber : klikbabel.com