• EnglishFrenchGermanIndonesianItalianPortugueseRussianSpanish

Klikbabel.com


IJTI Pusat Kecam Keras Pengancaman Terhadap Tiga Jurnalis TV

Sabtu, 29 April 2017 | 13:20 WIB
Ikatan Jurnasil Televisi Indonesia. (net)
Loading...

IJTI mengimbau terhadap semua pihak, agar menghormati profesi jurnalis yang pada dasarnya dilindungi undang-undang.

 


KLIKBABEL.COM, JAKARTA - Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)  mengecam tindak kekerasan terhadap 3 wartawan Televisi saat melakukan tugas jurnalistik, pada Sidang pelanggaran pidana pemilu KPUD kabupaten Tolikara, yang bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Wamena,Jayawijaya, Papua, Jumat (28/04/2017) siang.

 

Jurnalis yang mengalami kekerasan dan intimidasi tersebut adalah jurnalis Metro TV (kontributor Metro TV Richardo Hutahaean, Audi, Wartawan Jaya Tv dan Mesak wartawan TVRI Papua).

"IJTI dan Satgas Anti-Kekerasan Dewan Pers akan melakukan advokasi dan penyelidikan atas tindakan yang dilakukan sejumlah oknum terhadap tiga jurnalis TV di Wamena, Papua, saat meliput sidang pelanggaran Pemilu KPU Kabupaten Tolikara," kata Ketua Umum IJTI, Yadi Hendrayana, melalui dalam keterangan tertulis yang diterima Klikbabel.com, Sabtu (29/4/2017) siang.

Yadi menilai, ada dua kasus hukum yang terjadi dan menimpa para korban saat itu. Pengancaman dan penyekapan adalah delik umum yang legal standing-nya berada pada korban langsung, bukan pada perusahaan.

Kedua, terkait penghalangan kerja sebagaimana diancam Pasal 18 ayat 1 UU Pers. Hal ini mengacu pada Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 yang legal standing-nya ada pada perusahaan pers.

"IJTI mengimbau terhadap semua pihak, agar menghormati profesi jurnalis yang pada dasarnya dilindungi undang-undang," tegas Yadi.

Yadi meminta, pihak kepolisian serius dan bersikap tegas menindak siapapun, baik masyarakat sipil maupun nonsipil, yang telah mengancam dan melakukan tindak kekerasan kepada para jurnalis, "Meminta aparat menjamin dan melindungi para jurnalis yang tengah menjalankan tugasnya," ujar Yadi.

Kontributor Metro TV, Richardo Hutahaean mengaku pengancaman dan penyekapan ini bermula saat dirinya bersama dua rekan jurnalis televisi melakukan peliputan sidang pelanggaran Pemilukada Kabupaten Tolikara, di Pengdailan Negeri Wamena, Jumat(28/4/2017) kemarin.

“Awalnya saat kami bertiga jurnalis  memasuki ruang  sidang yang tidak dikawal satu orang pun anggota polisi itu, kami sempat dilarang hakim ketua yang mempimpin sidang untuk mengambil gambar dan menanyakan asal kami bertiga. Namun setelah kami menunjukan identitas ke hakim ketua lewat panitera, akhirnya kami diijinkan mengambil gambar secara leluasa yang penting tidak mengganggu jalannya sidang,” jelas Richardo.

Lanjut Richardo, dalam proses pengambilan gambar, massa yang duduk dalam ruangan sempat melarang ketiga jurnalis untuk mengambil gambar, tapi hakim ketua membela ketiga jurnalis tersebut karena keputusan ada di tangan hakim ketua.

Pada saat sidang di skors, panitera mengajak ketiga jurnalis ke dalam ruangan di sebelah kanan ruangan sidang dan saat sidang dilanjutkan, ketiga wartawan duduk untuk memwawancarai pihak pengadilan. Tiba-tiba terdapat 20 orang datang menuju ketiga wartawan ini, dan mengancam akan membunuh ketiga wartawan jika tidak menghapus gambar yang sudah diambil.

“Bahkan kamera saya dirampas dan dihapus (file video-red) secara paksa. Mereka juga mengusir kami bertiga, jurnalis dari dalam ruang persidangan sehingga kami bertiga harus mengamankan diri keluar area pengadilan negeri Wamena,“ ungkap Richardo Hutahaean yang juga merupakan Ketua IJTI Papua ini.

Rencananya, Sabtu (29/4/2017),  ketiga jurnalis secara resmi melaporkan aksi menghalangi proses pekerjaan jurnalistik ini ke Mapolres Wamena kabupaten Jayawjaya, Papua.

 

Kecam Keras


Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Advokasi IJTI Pusat, Chanry Suripatty, mengaku bahwa di era keterbukaan informasi publik seperti saat ini masyarakat harus sadar dan paham pekerjaan jurnalistik. Sehingga apa yang dilakukan oleh sekelompok warga di pengadilan Wamena, merupakan tindakan pembungkaman pada media massa yang notabene tugasnya adalah menyebarkan dan bertanggung jawab memberikan informasi kepada masyarakat.

"Saya mengecam keras aksi pengancaman, penyekapan serta penghapusan data gambar video dari tiga jurnalis yang meliput sidang sengketa pemilukada di Wamena, karena cara seperti ini sangat menganggu kerja jurnalistik dan dapat terkena ancaman pidana sesuai UU Pers no 40 tahun 1999 yaitu menghalangi kerja jurnalistik," jelas Chanry.

Chanry menambahkan, bahwa pihaknya meminta kepada Pihak kepolisian agar memproses cepat laporan yang baru dibuat ketiga rekan wartawan tv ini, dan segera mencari pelaku pengancaman agar kedepan pembungkaman media seperti ini tak terjadi lagi.

Hal senada diungkapkan Ketua IJTI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agus Adha, "Kami dari IJTI Babel, mengecam keras segala bentuk tindakan kekerasan dan ancaman kepada rekan-rekan kami yang terjadi di Papua. Ini jelas sudah melanggar hukum," ungkap Adha, di Sekretariat IJTI Babel di kota Pangkalpinang, Sabtu (29/4/2017).

Adha berharap, kejadian seperti ini tidak terjadi kembali, termasuk di Babel, "Hal ini sungguh sangat miris, profesi wartawan dilindungi undang-undang. Jangan sampai ini terjadi di daerah, terutama Babel. Kami juga mendesak aparat berwajib (Polda Papua-red) untuk menngusut persoalan ini secara tuntas, karena menyangkut keselamatan rekan kami di sana," tutup Adha.

Loading...
loading...


Penulis  :
Editor    :
Sumber : Press Release IJTI Pusat