• EnglishFrenchGermanIndonesianItalianPortugueseRussianSpanish

Klikbabel.com


13 Karyawan PT SNS Keluhkan Ketidakjelasan Nasib

Senin, 04 November 2019 | 20:24 WIB
Salah satu BHL PT SNS Alan Budi Kusuma (paling kanan) didampingi Wakil Ketua MPC PP Basel Devisa Saputra dan Sekretaris M Rosidi. Foto : Devi/klikbabel.com
Loading...

Klikbabel.com, Toboali - 13 Buruh Harian Lepas (BHL) asal Kecamatan Leparpongok, Kabupaten Bangka Selatan yang bekerja di PT Swana Nusa Sentosa (SNS) mengeluhkan ketidakjelasan status mereka sebagai karyawan. 

Pasalnya, dalam kurun waktu satu bulan lebih status mereka sebagai karyawan dirumahkan secara bersamaan oleh perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit tersebut. 

Kondisi ini tentu membuat mereka tidak memiliki penghasilan untuk menyambung hidup sehari-harinya lantaran tidak bekerja. Perusahaan bilang, 13 orang ini akan dimutasikan. 

"Kami bingung, sudah satu bulan lebih dirumahkan oleh perusahaan tanpa status yang jelas. Waktu itu mereka bilang kami akan dimutasikan," keluh Alan Budi Kusuma, salah satu BHL PT SNS, Senin (4/11). 

Namun status dirumahkan tersebut hingga saat ini belum ada tindaklanjut. Selama itu juga, Alan bersama ke 12 orang rekan kerjanya merasa dirugikan oleh pihak perusahaan. 

"Kami tidak pernah bikin masalah atau sesuatu hal, tahu-tahu kami di off. Kami merasa dirugikan, tanpa ada pertemuan, mereka bilang 'besok siapa yang bekerja tidak dibayar'," ujarnya. 

Alan bukanlah orang baru yang bekerja di perusahaan tersebut karena telah bekerja di PT SNS selama 14 tahun. Namun meski orang lama dia mengaku tidak pernah diangkat sebagai karyawan tetap oleh perusahaan.

"Sejak awal bekerja saya tidak pernah menerima surat perjanjian kerja. Dari enam tahun bertugas di wilayah Malik sampai ke Leparpongok ini belum ada kejelasan status karyawan saya," ungkapnya. 

Bila tidak adanya perjanjian kerja yang tertulis antara pekerja dengan perusahaan, setidaknya perusahaan harus membuat perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. 

Namun perusahaan wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerjanya. Berdasarkan keluhan karyawan tentu kedua perjanjian tidak dilakukan dan perusahaan tidak mau merugi untuk membayar uang pesangon. 

"Waktu masuk bekerja pertama kali, perusahaan menjanjikan saya untuk di training. Awalnya posisi saya sebagai operator di wilayah Desa Malik, status buruh harian tetap atau BHT," ujarnya. 

"Begitu training, tiga bulan, enam bulan sampai satu tahun tidak ada perjanjian lanjutan. Awalnya saya no comment dan menunggu kebijaksanaan perusahaan. Tapi sampai dimutasi ke Lepong, masih tidak jelas," ungkapnya. 

Alan mengaku sempat menanyakan kejelasan status di perusahaan apakah sudah karyawan tetap atau belum. Ditambah, ketika dimutasi dari Malik ke Leparpongok status karyawannya berubah dari BHT ke BHL. 

Namun perusahaan menjawab bahwa sudah tidak diberlakukan lagi status BHT yang pernah dia pegang tatkala masih bekerja di wilayah Desa Malik. Meski begitu, Alan mengaku upah yang diterima tetap sama. 

"Memang kami dapat keanggotaan SPSI, Jamsostek, BPJS dipotong terus iurannya. THR juga dapat, namun status dan hak-hak yang lain tidak jelas. Kerja tanpa kontrak, inilah yang mau kami tuntut," ungkapnya. 

Keluhan yang sama itulah mendasari 13 karyawan PT SNS memberikan kuasa kepada MPC PP Basel agar dapat mendampingi mereka menuntut perusahaan yang diduga telah melanggar UU Ketenagakerjaan kepada karyawannya. 

"Kepada MPC PP Basel, kami berharap banyak dapat mendampingi persoalan ini agar kami tidak luntang-lantung. Mewakili kawan-kawan lain, kami minta PP dapat menolong kami sehingga ada kejelasan terkait status kami," harapnya.

Loading...


Penulis  : Devi Dwi Putra
Editor    : A. Hairul
Sumber : klikbabel.com