• EnglishFrenchGermanIndonesianItalianPortugueseRussianSpanish

Klikbabel.com


Tiga Saksi dari KLH, Kemenhub & IPD Dihadirkan Selidiki Kasus PT SNS

Minggu, 03 November 2019 | 20:14 WIB
Kasatreskrim Polres Basel AKP Daniel Albert Tampubolon. Foto : Devi/klikbabel.com
Loading...

Klikbabel.com, Toboali - Ahli lingkungan dari KLH, kepelabuhan Kemenhub dan tanaman mangrove di IPB akan diundang oleh Satreskrim Polres Basel untuk melakukan penyelidikan dugaan perusakan hutan mangrove oleh PT SNS.

Tiga saksi ahli itu akan dihadirkan sebagai bentuk tindaklanjut laporan warga Kecamatan Leparpongok lantaran PT SNS membuka terminal khusus di perbatasan Desa Penutuk dan Kumbung namun diduga merusak tanaman mangrove. 

Kasatreskrim Polres Basel AKP Daniel Albert Tampubolon mengungkapkan kasus tersebut saat ini masih dalam penyelidikan. Dimana pelapor sudah dimintai keterangan dan klarifikasi ihwal kegiatan rencana membuka terminal khusus. 

"Untuk menyelidiki dugaan pengrusakan hutan mangrove oleh perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit itu, kita akan mengundang tiga saksi ahli. Dari lingkungan hidup, kepelabuhanan dan tanaman mangrove," ujarnya, Minggu (3/11).

Untuk diingat, PT SNS dilaporkan karena melakukan pembangunan terminal khusus di Kecamatan Leparpongok. Akan tetapi, belum mengantongi izin. Selain itu terdapat perambahan hutan mangrove dan berlokasi di wilayah tangkap nelayan.

Untuk itu PT SNS diminta menghentikan pembangunan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) lantaran dinilai telah melanggar aturan dan tidak mengantongi izin. 

"Kegiatan itu sudah di stop semua karena ada hal-hal yang dilanggar oleh perusahaan sesuai aturan yang berlaku di bidang masing-masing. Kalau kita kabupaten tidak bisa mengambil keputusan, kami hanya memfasilitasi," ujar Ansyori. 

Dalam tanda petik, karena persoalan itu melibatkan masyarakat dan investor yang keduanya harus dilindungi. Dalam rakor, sambung dia yang lebih dominan berbicara dari Dishub, Dishut dan DLH Babel dengan perwakilan PT SNS. 

"Sepakat dibentikan, jadi perusahaan diarahkan tetap gunakan pelabuhan yang lama. Sembari pendekatan dan komunikasi dengan masyarakat. Berkenaan dengan dugaan perbuatan melanggar hukum, silahkan SKPD terkait bertindak," ujarnya. 

Kendati demikian, pemkab tidak akan tutup mata. Bahkan, kata Ansyori mereka telah menurunkan tim untuk pengumpulan data dan sebagai laporan untuk disampaikan ke pihak provinsi melalui Dinas PKPLH Basel. Sebab, pemkab tidak memiliki kewenangan sedikit pun dalam persoalan itu.

Loading...


Penulis  : Devi Dwi Putra
Editor    : A. Hairul
Sumber : klikbabel.com