• EnglishFrenchGermanIndonesianItalianPortugueseRussianSpanish

Klikbabel.com


Dugaan Pengrusakan Hutan Bakau di Tanjung Ketapang Dikecam Pokmaswas Batu Perahu

Jumat, 01 November 2019 | 12:07 WIB
Lokasi yang akan digunakan sebagai tambak udang. Foto : ist
Loading...

Klikbabel.com, Toboali - Dugaan pengrusakan hutan mangrove di kawasan Merbau Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan (Basel) dikecam oleh Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Batu Perahu.

Pada Rabu (30/10) kemarin, Pokmaswas Batu Perahu mendatangi lokasi yang dikabarkan akan membuka usaha tambak udang. Di sana, mereka menemukan beberapa unit eksavator dan buldozer sedang beroperasi.

Ketua Pokmaswas Joni Zuhri mengatakan, sebagai kelompok yang mengawasi, melaporkan, upaya pencegahan dugaan pelanggaran pemanfaatan pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pengawasan bidang perikanan mendapati informasi itu langsung melakukan kroscek.

"Kegiatan yang katanya untuk tambak, yang mirisnya di lapangan kami mendapati kegiatan ini sudah merambah hutan bakau pesisir pantai. Yang mengakibatkan luluh lantah hutan mangrove," ujarnya, Jumat (1/11).

Menurutnya, pohon-pohon mangrove yang berdiameter di atas 50 cm banyak yang ditumbangkan dengan alat berat. Padahal hutan manggrove itu sendiri dilindungi baik oleh UU No 27 tahun 2007, sebagaimana telah diubah menjadi UU No 1 tahun 2014 tentang Kelautan.

Dan UU No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) sesuai pasal 13 huruf f. Bahwa dilarang melakukan penebangan hutan di wilayah pesisir dengan jarak 130 kali selisih pasang tertinggi dan terendah.

"Aturan itu lengkap dengan sanksi pidana serta denda. Baik secara perseorangan maupun terorganisir dan terdapat juga sanksi pidana bagi pejabat yang melakukan pembiaran dan lalai sehingga terjadi kerusakan hutan," tambah Ketua Nelayan Batu Perahu.

Di lapangan, sambung dia, pihaknya sempat berbicara dengan orang yang memberi arahan pekerjaan. Ketika ditanya terkait perizinan masih dalam tahap proses dan sekarang baru berbentuk rekomendasi atas persetujuan segelintir masyarakat.

"Ini kan aneh izin dalam proses kegiatan jalan terus tanpa mengantongi izin Lingkungan, Amdal ataupun UKL-UPL, izin pemanfaatan dan izin yang lainnya," ungkapnya.

Jika mengacu pada UU No 32 tahun 2009 tentang PPLH, setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha tanpa izin lingkungan lengkap juga dengan sangsi pidana maupun denda bagi pelakunya.

“Seperti kita ketahui kawasan manggrove ini merupakan kawasan habibat bagi satwa yang dilindungi menurut Permen LHK No p.92/menlhk/setjen/kum 1/8/2018 tentang jenis  tumbuhan dan satwa yang dilindungi” ujarnya.

Ia berharap kejadian ini harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak terutama yang membidangi lingkungan hidup, kehutanan, kelautan serta pihak kepolisian jika tidak mau digolongkan kedalam pejabat yang melakukan kelalaian dan tindakan pembiaran.

Loading...


Penulis  : Devi Dwi Putra
Editor    : A. Hairul
Sumber : klikbabel.com