• EnglishFrenchGermanIndonesianItalianPortugueseRussianSpanish

Klikbabel.com


Sudah Setorkan Kerugian Negara ke Kas Daerah, 29 PNS Non Bendahara Tetap Disidang di MP-TPTGR

Sabtu, 07 September 2019 | 14:38 WIB
Sidang MP-TPTGR yang digelar oleh Pemkab Basel untuk pertama kalinya. Foto : Devi/klikbabel.com
Loading...

Klikbabel.com, Toboali - Sebanyak 29 orang tertuntut dari PNS non bendahara mengikuti Sidang Majelis Pertumbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR), Jum'at (6/9). Mereka menjadi penyebab kerugian negara sebesar Rp 261 juta di Kabupaten Bangka Selatan (Basel)

Sidang MP-TPTGR yang dilaksanakan di Gedung Diklat BKPSDMD Basel tersebut menghadirkan 25 orang untuk kasus pada 2017 dan 4 orang pada 2010.

Plt Kepala ITDA Basel Pinondang Dominggus Marpaung mengatakan kerugian itu telah selesai ditindaklanjuti.

"Berupa penyetoran ke kas daerah serta termasuk 30 juta lebih yang telah disetor 6 anggota dewan Basel sekitar bulan Juni 2018. Namun, untuk pemenuhan kelengkapan proses administrasi, maka sidang MP-TPTGR ini tetap harus dilaksanakan," ujarnya, Sabtu (7/9).

Dia mengatakan, pemilihan materi sidang didasari oleh rekomendasi BPK RI kepada Pemkab Basel dalam LHP tahun 2006 - 2018. Kemudian dilaksanakan melalui keputusan rapat MP-TPTGR setelah mempertimbangkan beberapa pendekatan.
Diantaranya keseragaman jenis kasus dan urgensinya.

"LHP BPK RI atas LKPD tahun 2005 sampai 2017 menyisakan akumulasi sisa 1 miliar yang belum selesai ditindaklanjuti dari total temuan 9,1 miliar.  Atau dengan kata lain bahwa total yang telah ditindaklanjuti sebesar 89 persen per 1 September 2019," ungkapnya.

"Sedangkan untuk LHP LKPD Tahun 2018, sisa temuan sebesar 143 juta lebih yang belum disetor ke kas daerah telah disampaikan Pemda ke Kejari Basel untuk memperoleh bantuan Kejari guna pembinaan beberapa penyedia untuk percepatan penyelesaian tindaklanjutnya," tambah dia.

Pelaksanaan sidang ini merupakan perintah Bupati Basel sekaligus bagian dari upaya percepatan penyelesaian temuan kerugian negara yang belum selesai ditindaklanjuti. Baik oleh PNS non bendahara, penyedia barang/jasa dan pemborong/pelaksana pekerjaan.

Loading...


Penulis  : Devi Dwi Putra
Editor    : A. Hairul
Sumber : klikbabel.com