• EnglishFrenchGermanIndonesianItalianPortugueseRussianSpanish

Klikbabel.com


Anggaran Penanggulan Kemiskinan Beltim Naik 57 Persen

Kamis, 05 September 2019 | 09:23 WIB
Sekretaris Tim Koordinasi Penggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Beltim, Bayu Priambodo.
Loading...

Klikbabel.com, Manggar - Anggaran Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronanggis) Kabupaten Belitung Timur tahun 2020 mendatang meningkat 57 persen dari tahun 2019, dari Rp 255.085.271.207, menjadi Rp 447.358.407.019.

Tahun 2020, Pronanggis masih masuk dalam prioritas 2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yaitu Peningkatan Pelayanan Dasar, Penanggulangan Kemiskinan, Jaminan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Pronanggis mengalami peningkatan sebanyak 21 progam, 345 kegiatan dan peningkatan anggaran sebesar Rp 170.184.230.496.

Sekretaris Tim Koordinasi Penggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Beltim, Bayu Priambodo mengatakan tahun depan Pronanggis mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik dari program, kegiatan dan besaran anggarannya. Meski masih masuk dalam prioritas 2 RKPD namun dalam perencanaan pembangunan penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas daerah.

“Sebenarnya sejak dulu Kabupaten Beltim sudah banyak program kegiatan penanggulangan kemiskinan atau disingkat (Pronanggis), namun selama ini belum terkoordinasi dengan baik dan sasarannya belum by name by adress sesuai dengan Basis Data Terpadu,” ungkap Bayu, saat ditemui awak media dan Diskominfo Beltim di ruang kerjanya, Selasa (3/9/19).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Beltim itu mengungkapkan jika di tahun 2020 mendatang Penyusunan RKPD sudah terintregasi dengan renja OPD secara online. Selain di Pelayanan Dasar, Pronanggis juga banyak tersebar khususnya di Urusan Pilihan secara luas baik itu di pertanian dan pangan, perikanan, pariwisata dan, KUKM.

“Secara luas artinya  di setiap bidang dalam dinas-dinas itu, kami upayakan ada program kegiatan menyentuh dengan penanggulangan kemiskinan. Jadi nanti kami akan upayakan up dating BDT melalui Pusdatin di Kemensos, nah itu lah nanti kami bagikan melalui program bantuan,” jelas Bayu.

Selain itu ke depannya TKPK sedang menyusun Peraturan Bupati untuk penggunaan BDT. Seluruh program kegiatan yang menyangkut bantuan dari OPD wajib menyeleraskan dengan BDT agar benar-benar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

“Untuk program bantuan bagi masyarakat, kita akan coba sasarannya menggunakan BDT. Jadi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah-red) dari nelayan akan kita arahkan dapat bantuan di Dinas Pertanian, sehingga tidak tumpang tindih dengan petani atau KUKM,” ujar Bayu.

Loading...


Penulis  : Hairul Asther
Editor    : A. Hairul
Sumber : belitungtimurkab.go.id