• EnglishFrenchGermanIndonesianItalianPortugueseRussianSpanish

Klikbabel.com


Gugatan Ketua Gerindra Basel Terdaftar di PTUN Pangkalpinang

Kamis, 22 Agustus 2019 | 10:53 WIB
Ketua DPC Gerindra Basel Samsul Bahri. Foto : Devi/klikbabel.com
Loading...

Klikbabel.com, Toboali - Ketua DPC Partai Gerindra Bangka Selatan (Basel) Samsul Bahri kembali menggugat KPU Basel lantaran tidak ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPRD kabupaten periode 2019-2024 yang digelar dalam rapat pleno beberapa waktu kemarin.

 

Bahkan, gugatan dengan nomor perkara 26/G/5019/PTUN/PGP telah terdaftar di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Pangkalpinang. Surat Keputusan (SK) penetapan perolehan kursi parpol dan calon terpilih anggota DPRD Basel Pemilu 2019 menjadi objek gugatannya.

 

"Kemarin hari terakhir (pengajuan gugatan) sudah kita daftarkan ke PTUN Pangkalpinang. Objek gugatan SK keputusan penetapan itu, karena awalnya kita coba ke PTUN tapi objeknya berita acara itu belum final dan inkrah. Harus dalam bentuk SK," ujarnya, Rabu (21/8).

Masih kata Samsul, objek yang digugat tersebut sebagaimana aturan atau merujuk kepada Perma Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Mengapa kita lakukan gugatan ini, pertama menjadi suata yurisprudensi gunung kidul. Artinya yang di PTUN Yogyakarta, pengguggat dimenangkan. Yang kedua sekalipun kita tidak terima putusan, dalam sidang MK kemarin, apa yang menjadi gugatan pak Prabowo itu kan dimentahkan oleh kosong satu," terangnya.

Karena fasilitas negara yang digunakan dalam kasus tersebut bukan kepada tindak pidana Pemilu melainkan lebih kepada administrasi. Selain itu, artikel terbaru yang dirinya peroleh dari alumni Fakultas Hukum salah satu dosen di Universitas Kendari, yang menguraikan dispartitas.

Disparitas antara PKPU Nomor 5 Tahun 2019 dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam hal ini dapat ditafsirkan, PKPU lebih tinggi kedudukannya Undang-undang induknya itu sendiri dan Undang-undang lainnya.

"Karena hirarki Undang-undang nya, PKPU tidak boleh melebihi Undang-undang itu sendiri. Tafsirannya seperti itu dalam penyusunan suatu Perundang-undangan. Karena induknya Undang-undang tidak membicarakan itu, tapi PKPU nya khususnya membicarakan pembatalan calon," sebutnya.

Dari kajian hukum tersebut, Samsul menilai ada suatu yang bertentangan. Analisis tersebutlah, sekalipun bukan ini bukan suatu putusan, tetapi pendapat orang yang berkompeten dalam artikel tadi yang menjadi sebuah asalan besar dirinya mengguggat SK penetepan oleh KPU Basel.

Loading...


Penulis  : Devi Dwi Putra
Editor    : A. Hairul
Sumber : klikbabel.com