• EnglishFrenchGermanIndonesianItalianPortugueseRussianSpanish

Klikbabel.com


Lima OPD Basel Dipecah Menjadi Sembilan

Rabu, 21 Agustus 2019 | 19:33 WIB
Bupati Basel Justiar Noer. Foto : Devi/klikbabel.com
Loading...

Klikbabel.com, Toboali - Ketua Pansus OPD Raperda atas Perubahan Perda Nomor 17 tahun 2016 tentang OPD DPRD Kabupaten Bangka Selatan (Basel) Muzani menuturkan, pihaknya dari legislatif sepakat lima Organisasi Perangkat Daerah dipecah menjadi sembilan instansi, Rabu (21/8).

"Kami dari DPRD sepakat lima OPD dipecah menjadi sembilan. Kelima dinas ini ialah dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat desa pecah menjadi dua dinas. Yaitu dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan tipelogi A," ujarnya.

Pecahan satunya ialah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tipelogi C. Kemudian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan dipecah menjadi dua. Yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan tipelogi A dan Dinas Perhubungan dengan tipelogi B.

"Untuk dinas penanaman modal, pelayanan, perizinan terpadu satu pintu, perindustrian dan perdagangan dipecah menjadi dua. Yaitu dinas penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dengan tipelogi A. Satunya dinas koperasi usaha kecil menengah perindustrian dan perdagangan dengan tipelogi A," ungkapnya.

Sementara itu, untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dipecah menjadi dua dinas. Yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan tipelogi C serta Dinas Lingkungan Hidup dengan tipelogi B. Sedangkan Untuk Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah juga diubah.

"Menjadi dinas tenaga kerja dan transmigrasi dengan tipelogi sama yaitu B. Sementara untuk Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik," papar Muzani.

Menanggapi hal itu, Bupati Justiar Noer menjelaskan, Raperda atas Perubahan Perda Nomor 17 tahun 2016 tentang OPD didasarkan oleh evaluasi kelembagaan dan penataan ulang terhadap urusan pemerintah. Seperti pembentukan Badan Kesbangpol dan pemisahan beberapa urusan pemerintahan lainnya.

"Yang memang dianggap terlalu besar beban kerjanya dan tidak memenuhi indikator keorganisasian yaitu fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, dan proporsionalitas. Atas kerjasama dari segenap pimpinan dan anggota dewan, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya," jelasnya.

Loading...


Penulis  : Devi Dwi Putra
Editor    : A. Hairul
Sumber : klikbabel.com