• EnglishFrenchGermanIndonesianItalianPortugueseRussianSpanish

Klikbabel.com


PT Mutiara Hijau Lestari Dituding Beroperasi Tak Sesuai Izin

Kamis, 08 Agustus 2019 | 09:04 WIB
Warga Desa Nangka, Kecamatan Airgegas melaporkan izin luasan lahan yang dioperasikan PT Mutiara Hijau Lestari ke DPPP Basel. Foto : ist
Loading...

Klikbabel.com, Toboali - Beberapa warga Desa Nangka, Kecamatan Airgegas, Kabupaten Bangka Selatan (Basel) menyambangi Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DPPP), Rabu (7/8). Kedatangan warga dikabarkan untuk mempertanyakan ihwal luasan izin lahan PT Mutiara Hijau Lestari.

Dalam pertemuan tersebut, warga disambut oleh Sekretaris DPPP Basel Rizal. Warga menuding, lokasi operasional perusahaan perkebenunan holtikultura tersebut tidak sesuai izin karena telah menguasai lahan melebihi dari izin yang diterbitkan pemerintah. "Perusahaan itu diduga telah menguasai lahan sebanyak ribuan hektare yang seharusnya hanya ratusan hektare. Makanya kami ingin mempertanyakan sekaligus melaporkan kalau luas lokasi perusahaan ini tidak sesuai izin," ujar Suryadi, perwakilan warga Desa Nangka.

Klik Juga : 10 Menteri dan 20 Gubernur Sudah Mendekam di Penjara

Berdasarkan pantauan di lapangan serta informasi yang pihaknya terima dari masyrakat kalau luas lokasi perusahaan tersebut sudah mencapai hampir 2.000 an ha. Sementara diketahui, izin luas operaisonal lahan yang dikeluarkan pemerintah hanya sekitar 400 ratus an ha saja.

"Untuk di Desa Nangka, pihak perusahaan terus memperluas lahan seperti lahan dikawasan Bukit Nenek dan bukit-bukit disekitarnya. Perusahaan mendapatkan lahan dengan cara membeli dari warga," tambah dia. Tak hanya lahan milik warga, kawasan hutan juga telah banyak yang dikuasai perusahaan. Bahkan meliputi kawasan hutan produksi dan merambah Izin Usaja Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. Ironisnya, lahan yang masuk kawasan tidak disertai dengan surat yang lengkap.

"Kini pihak perusahaan terus memperluas lahan baik di Desa Nangka, dan desa-desa sekitarnya di wilayah Kecamatan Airgegas. Kami minta pemerintah untuk meninjau kembali izinnya, jangan sampai merugikan masyarakat karena lahan sudah habis dikuasai perusahaan dengan cara-cara tidak benar," paparnya.

Tak hanya merugikan masyarakat, tentu akibat praktek tersebut membuat pemerintah turut dirugikan lantaran kondisi di lapangan beroperasi tidak sesuai izin.

Sementara Sekretaris DPPP Basel Rizal membenarkan jika PT Mutiara Hijau Lestari telah mengantongi izin prinsip perkebunan holtikultura hanya seluas 400-an ha. "Mereka mempertanyakan luasan izin prinsipnya, benar sudah ada izin prinsipnya seluas 491 hektare dan izin lokasinya tidak dalam satu hamparan tapi tersebar di Kecamatan Air Gegas. Namun kami pastikan, luas wilayah sesuai izin prinsip yang diterbitkan pemerintah tidak masuk dalam kawasan," ucapnya.

Serta, sambung dia tidak tumpang tindih dengan izin lainnya. Terkait laporan masyarakat akan penguasaan lahan perusahaan mencapai 2 ribu ha dan sebagian masuk dalam kawasan, pihaknya belum dapat memastikan. "Tapi pemerintah memastikan izin prinsip yang dikeluarkan tidak ada yang masuk dalam kawasan. Serta tidak tumpang tindih dengan izin yang sudah ada, untuk itu akan segera kita kroscek ke lapangan dan meninjau kembali sesuai izin prinsip sebelum diterbitkan HGU," jelasnya.

Loading...


Penulis  : Devi Dwi Putra
Editor    : A. Hairul
Sumber : klikbabel.com