• EnglishFrenchGermanIndonesianItalianPortugueseRussianSpanish

Klikbabel.com


PT BML Tak Indahkan SP2 yang Dilayangkan Pemkab Basel, 2 Perusahaan Lainnya Berbenah

Jumat, 26 Juli 2019 | 09:40 WIB
Kasi Wasdal DPMPPTSP dan Perinda Basel Andy. Foto : Devi/klikbabel.com
Loading...

Klikbabel.com, Toboali - Setelah dilayangkan Surat Peringatan (SP) 2 untuk melengkapi dokumen perizinan, PT Bangka Malindo Lestari (BML) belum sama sekali mengumpulkan data-data dokumen perizinan yang diminta Pemkab Bangka Selatan (Basel).

Padahal, limit waktu untuk melengkapi dokumen perizinan bagi perusahaan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Simpangrimba di bidang perkebunan sawit itu telah berakhir sejak dilayangkannya SP2 pada tanggal 24 Juni kemarin.

"Sampai dengan saat ini, mereka belum sama sekali melaporkan dan mengurus dokumen perizinan yang diminta. Hanya, kabarnya Direktur PT BML akan segera mengurus langsung perizinanan yang kami minta," ujar Kasi Wasdal DPMPPTSP dan Perinda Basel Andy, Jumat (27/7).

Sedangkan, PT Chandra Jaya Makmur Abadi yang sebelumnya turut menerima SP2 telah mengumpulkan data perizinan yang harus dilengkapi. Perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran BBM (SPBU) di Simpang Bukti, Toboali telah mengurus izin lingkungan.

"Mereka belum sempat urus izin kemarin katanya operatornya belum ngerti menyampaikan data secara online. Tapi setelah dibina, sekarang mereka sudah berbenah, sudah mengumpulkan data izin lingkungan, izin lokasi, izin usaha, NIB, termasuk laporan realisasi investasi," terangnya.

Tak hanya itu, pabrik es yang berlokasi di Desa Pasirputih, Kecamatan Tukaksadai memang belum juga menyampaikan dokumen perizinanan yang diminta pemerintah. Namun, mereka dikabarkan telah memulai proses pelengkapan dokumen perizinanan tahap pertama.

"Memang belum disetor, proses tahap pertama pabrik es ini lagi minta tanda tangan dari pihak kecamatan dan mulai urus izin ke dinas. Sehubungan SP2 yang kamis sampaikan, kami imbau pihak perusahaan agar cepat mengurus dokumen yang dibutuhkan untuk sebagai laporan," teranganya.

Dia menegaskan, limit waktu untuk melengkapi dokumen perizinanan bagi perusahaan hingga sepuluh hari kedepan. Bilamana tak kunjung dilengkapi, pihaknya akan langsung berkoordinasi dengan kepala daerah, OPD terkait, Tim KPRD untuk melayangkan SP3 dan penyegelan.

Loading...


Penulis  : Devi Dwi Putra
Editor    : A. Hairul
Sumber : klikbabel.com