• EnglishFrenchGermanIndonesianItalianPortugueseRussianSpanish

Klikbabel.com


DPRD Bangka Setujui KUA dan PPAS APBD Perubahan Tahun 2019

Senin, 22 Juli 2019 | 20:46 WIB
Bupati Bangka Mulkan menandatangani KUA PPAS APBD Perubahan 2019. Foto : Rama/klikbabel.com
Loading...

Klikbabel.com, Sungailiat - DPRD Kabupaten Bangka menyetujui Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah (APBD) Perubahan tahun 2019, Senin (22/7/2019) dalam Rapat Paripurna di gedung DPRD Kabupaten Bangka. 

Ketua DPRD Bangka Parulian Napitupulu mengatakan, KUA dan PPAS APBD Perubahan tahun 2019 sebelumnya sudah disampaikan Pemkab Bangka dan sudah dilakukan pembahasan bersama dengan badan musyawarah.

Pengajuan KUA dan PPAS APBD Perubahan tahun 2019 yang disampaikan Pemkab Bangka, dikatakannya, seperti diantaranya pendapatan belanja daerah sebesar Rp. 1.242.613.639.600,- sedangkan untuk belanja daerah sendiri yakni, Rp. 1.353.718.421.801,75,- terdiri dari belanja langsung sebesar Rp. 671.945.914.251,90,- dan belanja tak langsung sebesar Rp. 111.104.921,75,- dengan pembiayaan daerah sebesar Rp. 113.640.900.821,70,- dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 2.500.000.000 dan silpa Rp. 0. "KUA dan PPAS APBD Perubahan 2019 ini kemudian akan dijadikan dasar sebagai penggunaan anggaran pada tahun 2019 ini," jelasnya.

Bupati Bangka, Mulkan dalam paparannya menuturkan, penyampaian nota kesepakatan ini merupakan titik temu sekaligus perencanaan siklus pembangunan, merupakan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam melaksanakan pembangunan.

Pemkab Bangka juga mengucapkan terimakasih kepada badan anggaran legislatif atas kerjasama yang telah diberikan, sehingga sampai dalam proses akhir penyusunan KUA dan PPAS ini. "Nota kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD tahun 2019 diarahkan untuk mengatasi ketidakpastian kondisi ekonomi global yang dalam kurun waktu tiga tahun berakhir berdampak negatif terhadap pertumbuhan nasional," ungkap Mulkan.

Lebih lanjut, orang nomor 1 di Kabupaten Bangka tersebut menyampaikan, melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional menyebabkan kapasitas fiskal pemerintah pusat untuk melakukan fungsi distribusi, alokasi dan stabilisasi mengalami kontraksi negatif.

Menurutnya, efek pengganda dari serangkaian potret keuangan negara tersebut, secara langsung mempengaruhi ruang fiskal pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan tugas-tugas desentralisasi sekaligus mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah. "Terutama terkait alokasi belanja modal. Pembangunan daerah tahun 2019 di prioritas pada enam prioritas pembangunan yakni perekonomian, pembangunan infrastruktur, pariwisata, ketahanan pangan, sumber daya air, reformasi birokrasi serta pembangunan manusia lebih baik,'' sambungnya.

Selain itu, dirinya menguraikan, KUA dan PPAS APBD Perubahan tahun 2019 ini lebih fokus pada bagaimana mengintervensi pendapatan daerah, bagaimana mengkoreksi belanja  daerah dan bagaimana menyesuaikan pembiayaan daerah.

Sementara itu, dari sisi pendapatan, kebijakan dan prioritas diarahkan pada optimalisasi pendapatan dengan berbagai cara yang elegan.

Cara yang dimaksudkan antara lain meningkatkan target penerimaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terutama yang berasal dari beberapa perusahaan besar, memaksimalkan target penerimaan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan juga yang berasal dari beberapa perusahaan besar. "Memberlakukan kebijakan 'tax amnesty' dalam skala lokal berupa pemutihan retribusi perizinan tertentu yang berpotensi dan berkontribusi besar bagi pendapatan. Dan mengoptimalkan pendapatan yang berasal dari aset daerah yang tidak dipisahkan,'' urainya.

Mulkan menambahkan, dari sisi belanja, kebijakan dan prioritas, pihaknya mengarahkan pada rasionalisasi anggaran, baik yang berasal dari belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Kemudian melakukan koreksi berbagai kegiatan belanja langsung Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hingga awal semester kedua belum terlaksana dengan semestinya. Menunda atau bahkan menghentikan kegiatan belanja langsung OPD yang masih dalam tahapan proses pengadaan barang/jasa. ''Melakukan penyesuaian beberapa komponen belanja tidak langsung. Dari sisi pembiayaan, kebijakan dan prioritas kita arahkan pada berbagai penyesuaian yang berasal dari komponen pembiayaan daerah diantaranya memaksimalkan penerimaan pembiayaan yang berasal dari silpa tahun 2018 sesuai hasil audit BPK, merasionalisasi  besaran komponen pengeluaran pembiayaan yang berasal dari  penyertaan modal (investasi) daerah,'' pungkasnya.

Loading...


Penulis  : Kms.Ramandha
Editor    : A. Hairul
Sumber : klikbabel.com