• EnglishFrenchGermanIndonesianItalianPortugueseRussianSpanish

Klikbabel.com


Terkait Pemecatan 11 ASN Bangka, Mulkan : Kami Tidak Mengada-ada

Selasa, 09 Juli 2019 | 16:32 WIB
Bupati Bangka, Mulkan saat diwawancarai wartawan. (Foto : Ramandha/klikbabel.com)
Loading...

Klikbabel.com,Sungailiat - Terkait permasalahan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) 11 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka yang melakukan kunjungan ke DPRD Bangka, Senin (8/7/2019) kemarin, mendapat tanggapan tegas Bupati Bangka, Mulkan.

Mulkan mengatakan, mengenai keputusan PTDH darinya terhadap 11 ASN tersebut sudah berjalan dengan sebenar-benarnya, serta sudah berdasarkan Keputusan Bersama Mendagri, Menteri PANRB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah dijatuhkan hukuman berdasarkan putusan Pengadilan dan sanksi pemberhentian.

Ia melanjutkan, hal tersebut juga berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan tidak sembarangan. Dirinya juga mempersilahkan ASN bersangkutan untuk mengambil jalur hukum yang lebih tinggi dalam hal tersebut. "Kita tidak mengada ada. Kami berpijak pada aturan hukum. Bupati sifatnya merespon dari rujukan dan dari turunan aturan,'' jelasnya, Selasa (9/7/2019).

Menurutnya, perihal pemecatan ASN juga bukan hanya terjadi di Kabupaten Bangka, melainkan dilakukan se-Indonesia bagi PNS yang terkena kasus korupsi akan di PTDH. ''Silahkan mereka menempuh jalur hukum lebih tinggi ke MK (Mahkamah Konstitusi) ke PTUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara). Itu kan hak mereka. Kita beri ruang kepada mereka menuntut hak mereka kami hanya merujuk dari BKN,'' tegasnya.

Selain itu, orang nomor 1 di Kabupaten Bangka ini kembali menekankan mengenai adanya perdebatan yang mempermasalahkan aturan undang undang yang tidak boleh berlaku surut, dinyatakannya, Bupati hanya meneruskan perintah Pemerintah Pusat.

"Bukan berlaku surut,itu perintah Pemerintah pusat. Silahkan mereka sampaikan ke jalur hukum. Nanti kan ada uji materi, yang bisa memutuskan perkaranya di lembaga peradilan,'' pungkasnya.

Loading...


Penulis  : Kms.Ramandha
Editor    : Rangga
Sumber : Klikbabel.com