• EnglishFrenchGermanIndonesianItalianPortugueseRussianSpanish

Klikbabel.com


Ketua DPRD : Perkebunan Wajib Alokasikan 20 Persen HGU Untuk Masyarakat

Selasa, 09 Juli 2019 | 15:49 WIB
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya (Septi/Klikbabel.com)
Loading...
Klikbabel.com, Pangkalpinang - Terkait usulan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT Steelindo Wahana Perkasa dan PT Parit Sembada, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menegaskan bahwa pihak perkebunan wajib mengalokasikan 20 persen dari HGU untuk masyarakat.
 
"Ada tiga undang-undang yang mengatur hal tersebut, diantaranya adalah undang-undang nomor 18 yang menyatakan jika perkebunan wajib mengalokasikan 20 persen HGU untuk masyarakat, namun kemudian keluar aturan dari menteri pertanian yang mengatakan jika perusahaan bisa mengalokasikan 20 persen di luar HGU," katanya.
 
Ia menyebutkan HGU dari PT Steelindo Wahana Perkasa dan PT Parit Sembadaitu berakhirnya tahun 2020 tetapi itu harus diurus perpanjangannya 2 tahun sebelum masa berakhir. "Maka dalam waktu dua tahun ini perlu diurtus perpanjangan HGU. Apalagi kita dapat informasi dari para Kades aktivitas mereka sudah ada. Tidak menutup kemungkinan yang ditetapkan 14 ribu hektar bisa jadi 20 ribu hektar. Kitakan tidak tau," ujarnya.
 
Dengan demikian, menurut Didit perlu ada pengukuran ulang dan itu wajib bagi perusahaan. "Kita bergerak dan  menuntut harus berdasarkan undang-undang. Jangan ngotot di luar undang-undang karena nanti kita akan malu. Masak DPRD Babel mengusulkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di luar aturan undang-undang," jelasnya.
 
DPRD Babel sudah miliki Perda yang menjadi acuan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Menurut dia, lahirnya Perda tentang permasalahan sawit ini bentuk dari pada komitmen DPRD Babel menegakkan aturan untuk menyelesaikan aspirasi masyarakat. "Permasahannya sekarang Pergubnya sudah ada atau belum. Percuma Perdanya sudah ada tapi Pergubnya tidak ada. Itu ditanya dulu kepihak Biro Hukum Provinsi Babel," ucapnya.
 
Ia menyebutkan, dalam waktu dekat ini DPRD Babel dan pihak eksekutif dalam hal ini Gubernur dan Bupati Beltim untuk mendatangi Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATRBPN) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Loading...


Penulis  : Septi. A
Editor    : Septi Artiana
Sumber : Klikbabel.com