• EnglishFrenchGermanIndonesianItalianPortugueseRussianSpanish

Klikbabel.com


Fraksi Partai Gerindra Amanat Sejahtera Kritisi Raihan Predikat WDP yang Diterima Pemkab Basel

Selasa, 09 Juli 2019 | 18:46 WIB
Bupati Basel menandatangani Perda APBD TA 2018 yang telah disahkan dan ditetapkan. Foto : Devi/klikbabel.com
Loading...

Klikbabel.com, Toboali - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Selatan (Basel) menggelar rapat Paripurna pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018, Selasa (9/7) di Gedung Paripurna DPRD Basel.

Anggota Pansus Pertanggungjawaban APBD DPRD Basel Dian Sersanawati menuturkan, Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat Bersatu, Gerindra Amanat Sejahtera (GAS) dan Kebangkitan Nasionalis dapat menerima dan menyetujui untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Perda.

Akan tetapi, Fraksi Partai GAS memberikan pendapat akhirnya yang sedikit mengkritisi kondisi pemerintahan saat ini. Dian mengatakan, diterimanya opini WDP untuk yang ketiga kalinya secara berturut-turut mengindikasikan bahwa terjadi stagnasi kinerja pengelolaan keuangan daerah. Diperparah lagi dengan alasan dan permasalahan yang sama.

"Hal tersebut memberikan gambaran bahwa tidak fokus dalam menyelesaikan permasalahan dan hanya memenuhi yuridis formal saja. Dan Fraksi GAS mengharapkan ada niat baik dari Pemkab Basel untuk menaikan opini WDP menjadi WTP. Caranya, dengan membentuk tim khusus dan terpadu untuk menyelesaikan permasalahan tambah kurang aset," ujarnya.

Yang nilainya sangat fantastis yang tidak diyakini kewajarannya. Temuan BPK dari LHP merupakan gambaran dari berfungsi dengan baik atau tidak inspektorat sebagai filerterasi dalam menggeleminir kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam menjalankan sistem pengendalian internal dan sebagai APIP.

"Untuk mengoptimalkan fungsi SPIP dan APIP harus ada keberpihakan Pemkab Basel dengan meningkatkan peran APIP dan menaikan maturity level SPIP dan maturity level APIP minimal di level tiga. Untuk merealisasikannya, diperlukan alokasi anggaran yang cukup untuk menjalankan standar pelayanan minimal inspektorat," terangnya.

Langkah awal yang perlu secepatnya dilakukan, kata Politisi PDI Perjuangan tersebut adalah secepatnya mendefinitifkan kepala inspektur yang sampai sekarang masih dijabat oleh Plt. Dengan jadikan prioritas untuk dilakukan pengisian jabatan tinggi.

"Dari hasil pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018 dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa seluruh fraksi yang ada di DPRD Basel dapat memahami isi laporan pengelolaan. Walaupun dengan sejumlah catatan kritis dan strategis yang merupakan perwujudan dari rasa ingin memperbaiki kinerja pemerintah kedepan," jelas Dian Sersanawati.

Sementara, Bupati Justiar Noer mengucapkan terimakasih atas laporan akhir Pansus dan kepada seluruh anggota DPRD Basel atas terselenggaranya rapat Paripurna tersebut.

Loading...


Penulis  : Devi Dwi Putra
Editor    : A. Hairul
Sumber : klikbabel.com