• EnglishFrenchGermanIndonesianItalianPortugueseRussianSpanish

Klikbabel.com


ASN Bangka : Kenapa Ada 11 ASN yang Dipecat?

Selasa, 09 Juli 2019 | 09:20 WIB
Perwakilan ASN Pemkab Bangka yang dipecat menemui Komisi I DPRD Bangka. (Foto : Ramandha/klikbabel.com)
Loading...

Klikbabel.com,Sungailiat - Aduan terkait pemecatan yang dialami oleh 11 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka, diterima oleh Komisi I DPRD Bangka, Senin (8/7/2019), di ruang Komisi I gedung DPRD Kabupaten Bangka.

Salah satu perwakilan ASN, Soni, menyampaikan keinginannya agar Pemkab Bangka mengkaji kembali keputusan Bupati terkait pemecatan dengan melihat aturan perundang-undangan yang berlaku. ''Karena dasar pemecatan, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang di SKB 3 menteri, PP nomor 5 tahun 2014 dan PP nomor 11 tahun 2017 dan kasus yang ada terjadi, jauh sebelum tahun PP itu dibuat. Kita ingin pihak terkait, sebelum membuat keputusan harus bedah kasus,'' jelasnya.

Ia melanjutkan, berdasarkan informasi dari BKN sendiri, jumlah ASN yang harusnya dipecat sudah selesai, dan data tersebut hanya berjumlah 6 pegawai dan hanya berada di Pemprov, sementara untuk kabupaten/kota sendiri tidak ada.

"Tapi kenapa sekarang muncul lagi 11 nama, sedangkan yang rekomendasi dari BKN regional hanya ada 4 nama dan itupun sudah diproses di bulan Desember 2018,'' ungkapnya.

Lebih lanjut, sesuai dengan perundang-undangan asas legalitas pasal 1 ayat 1 KUHAP, dikatakannya, undang-undang tidak boleh berlaku surut, jika yang bersangkutan sudah diberikan sanksi dan pidana sesuai dengan UU ASN.

Selain itu, menurut Soni, SK pengangkatan kembali, sebelumnya juga sudah dilakukan oleh bupati sebelumnya, setelah mereka mendapatkan sanksi di tahun 2009 dan 2010. ''Lalu kemudian di Bupati yang saat ini, mereka diberikan sanksi pemecatan. Ini bisa dikatakan bupati yang lama tidak benar melakukan pengangkatan ASN kembali,'' sambungnya.

Apabila bupati sebelumnya sudah mengeluarkan SK, karena mengacu pada peraturan perundang-undangan yang saat itu berlaku dan kalaupun terdapat pemecatan dari Bupati sekarang, harus dilakukan pembatalan SK yang lama dengan peraturan perundang-undangan.

"Pemkab Bangka dalam menerapkan peraturan perundang-undangan itu, seharusnya yang benar. Kalau nantinya Pemkab Bangka membuka diri dan menyadari kesalahannya bahwa yang 11 nama itu tidak terkena sanksi, maka permasalahan itu sudah selesai pada 2018 lalu,'' bebernya.

Sementara itu, Magrizan yang mewakili pihak Komisi I DPRD Bangka menyampaikan, kedepan, pihaknya akan melakukan pertemuan kembali untuk menyelesaikan permasalahan dengan menghadirkan pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bangka, Sekda dan Bupati Bangka.

Komisi I akan melakukan klarifikasi dan mencari solusi agar permasalahan tersebut tidak berlanjut, dan dapat diselesaikan dengan baik. ''Kalau nantinya ada maladministrasi atau keputusan yang salah dari pihak pemkab, itu harus segera diperbaiki dan kalau nanti pemecatan tersebut sudah sesuai aturan yang diterapkan oleh pihak BKD, pihak ASN juga harus menerima,'' tutupnya.

Loading...


Penulis  : Kms.Ramandha
Editor    : Rangga
Sumber : Klikbabel.com