• EnglishFrenchGermanIndonesianItalianPortugueseRussianSpanish

Klikbabel.com


Bapeten Bantu Kelola Limbah Penambangan Bijih Timah

Rabu, 26 Juni 2019 | 13:01 WIB
Wagub Babel Abdul Fatah bersama Kepala Bapeten. Foto : ist
Loading...


Klikbabel.com, Pangkalpinang - Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) akan membantu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengelola limbah penambangan bijih timah yang mengandung radiasi dan radioaktif di provinsi penghasil timah nomor dua terbesar dunia tersebut. "Kami segera mengadakan kerja sama dengan Pemprov Kepulauan Babel, agar Bapeten bisa menguraikan dan mengelola limbah penambangan bijih timah ini," kata Kepala Bapeten Amil M, Rabu (26/6).

Ia mengatakan kerja sama dengan Pemprov Kepulauan Babel hanya berkaitan dengan tugas dan fungsi Bapeten, di antaranya membuat izin dan membantu mengelola, memberikan arahan serta petunjuk cara pengolahan limbah berkenaan dengan radiasi, termasuk tambang timah yang menyimpan radioaktif, terutama dari sisa penambangan tersebut. Selain itu, Bapeten memberikan tata cara menurunkan radiasi dari limbah penambangan bijih timah di darat dan laut, demi menjaga keamanan sesuai aturan berlaku. "Nanti  limbah penambangan bijih timah ini akan disimpan di Kepulauan Riau dan hasil kinerjanya dilaporkan langsung kepada Presiden Joko Widodo, karena dalam pertemuan terakhir presiden meminta aturan disederhanakan, tetapi industri tetap profitable," katanya.

Wakil Gubernur Kepulauan Babel, Abdul Fatah mengatakan Babel memiliki dua pulau besar yaitu Bangka dan Belitung. Keduanya sama penghasil timah dan masih banyak sisa limbah timah, inilah yang harus diketahui apakah ada atau tidak radioaktifnya. "Saat ini, masih ada pertanyaan, bagaimana caranya kami harus terus melakukan guna menghentikannya. Penambangan secara sporadis ini, apakah ada masalah lain baik radioaktif atau persoalan pokok lain yang kami hadapi," ujarnya.

Menurut dia pemprov sangat bersyukur karena masih ada yang peduli dengan masalah ini dan diharapkan penguraian lebih jauh dan agar bisa disesuaikan dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur. "Paling penting adalah kita membicarakan tata caranya melalui MoU, karena kami juga harus punya suatu untuk melindungi diri tentang apapun aturan Bapeten," katanya.

 

Loading...


Penulis  : Hairul Asther
Editor    : A. Hairul
Sumber : klikbabel.com