• EnglishFrenchGermanIndonesianItalianPortugueseRussianSpanish

Klikbabel.com


Pajak e-Commerce Dibatalkan

Senin, 01 April 2019 | 08:45 WIB
Pajak e-Commerce
Loading...


Klikbabel.com, Jakarta - Bertambah lagi deretan tarik ulur kebijakan pemerintahan Joko Widodo. Setelah batalnya kenaikan harga bahan bakar minyak dan tarif tol bandara, kini pemerintah membatalkan aturan pajak e-commerce. 

Beberapa pekan sebelum pemilihan presiden (pilpres) berlangsung, aturan pajak e-commerce yang diterbitkan akhir tahun lalu dan semestinya berlaku pada 1 April 2019 hari ini, tiba-tiba dibatalkan oleh pemerintah. 

Keputusan untuk menarik kembali aturan tersebut, diakui Menteri Keuangan Sri Mulyani, lantaran dianggap memicu kesalahpahaman di berbagai pihak. Pemerintah merasa perlu menarik kembali payung hukum tersebut agar tidak menimbulkan ketidakpastian.

Sri Mulyani menilai pemberlakuan aturan pajak e-commerce dianggap menghasilkan suatu bentuk pajak baru. Padahal, aturan ini hanya memperjelas urusan registrasi pedagang e-commerce. Pemerintah menganggap masih perlu melakukan sosialisasi.

"Saya ingin sampaikan pengumuman pada media, pertama selama ini banyak yang memberitakan soal PMK 210 seolah-olah pemerintah buat pajak baru," kata Sri Mulyani.

"Begitu banyak simpang siur. [...] Jadi, saya memutuskan menarik PMK 210/2018. Dengan demikian yang simpang siur tanggal 1 April ada pajak e-commerce itu tidak benar, kami putuskan tarik PMK-nya," tegasnya, Jumat.

Dengan demikian, aturan terkait pajak e-commerce akan kembali ke aturan lama, yakni penghasilan sampai Rp 4,8 miliar dikenakan pajak 0,5% atau mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang pelaku UMKM.

"Pelaku ekonomi yang e-commerce ingin treatment antara mereka dan media sosial (medsos) sama. Konvensional ingin supaya perlakukan pajak mereka sama dengan e-commerce," katanya.

Ketua idEA Ignasius Untung pun mengapresiasi keputusan pemerintah. Menurut dia, pemerintah dan asosiasi e-commerce memiliki tujuan yang sama, yakni sama-sama ingin memajukan dan mendukung industri digital.

"Karena dari awal diskusi memang semangat kami dengan Kementerian Keuangan pada dasarnya sama. Kami amat sangat mengapresiasi tim Kemenkeu dan DJP sejak awal kooperatif sekali," ujarnya.

"Jadi keputusan ini kami apresiasi sebagai kebijakan yang mengutamakan kepentingan lebih besar dan ini keputusan yang baik sekali dari Bu SMI dan jajaran Kemenkeu."

Loading...


Penulis  : -
Editor    : A. Hairul
Sumber : CNBC