• EnglishFrenchGermanIndonesianItalianPortugueseRussianSpanish

Klikbabel.com


Pekerja Luar tak ber-KTP Beltim Bisa Nyoblos

Kamis, 21 Februari 2019 | 12:17 WIB
Beberapa jenis dan warna surat suara pada Pemilu 2019. (Foto : net)
Loading...

Klikbabel.com,Manggar - Calon pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik di Belitung Timur (Beltim), khususnya pekerja di perusahaan swasta maupun instansi masih memiliki hak suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April 2019.

Disinyalir, terdapat ratusan orang pekerja dari luar Beltim, dari swasta maupun instansi vertikal di wilayah Beltim. Komisioner KPU Beltim, Yuli Restuwardi menyebutkan, sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS, salah satunya yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan (DPTb).

Pemilih tambahan ini kategorinya apabila ia dalam kondisi atau keadaan tertentu tidak bisa memilih di TPS asal, sehingga harus menggunakan hak pilihnya di TPS lain. Namun untuk bisa pindah memilih, ia harus terdaftar dalam Daftar Pemililh Tetap DPT.

“Sebagai konsekuensinya, setiap warga negara yang ingin mencoblos paling tidak berhak atas satu surat suara yakni presiden dan wapres karena daerah pemilihan presiden dan wakil adalah satu dapil yakni dapil nasional. Namun untuk dapat memilih diluar wilayah dimana warga tsb terdaftar, maka harus terlebih dahulu mengurus pindah memilih,” jelas Restu dikutip dari belitungtimurkab.go.id, Kamis (21/2/2019).

Selain sosialiasi, KPUD Beltim juga sudah bersurat ke semua perusahaan untuk menyampaikan daftar nama dan Nomor Induk Kependudukan karyawan yang berKTP-el non Kabupaten Beltim. Tujuannya untuk melakukan pengecekan status terdaftar atau tidaknya yang bersangkutan di DPT.

“Hal sama kita lakukan juga kepada intansi perbankan serta pemerintah khususnya vertikal yang ada di Kabupaten Beltim,” ungkap Restu.

Komisioner KPU Beltim dari Divisi Teknis Penyelanggara itu mengingatkan agar perusahaan tidak menghalang-halangi atau pun menghambat hak karyawan yang ingin menyalurkan hak pilihnya. Mengingat selain sangsi administrasi, sangsi pidana akan menunggu.

“Ancaman bagi atasan atau majikan yang tidak memberikan kesempatan pada pekerja untuk mencoblos pada tanggal 17 April nanti diancam pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta,” kata Restu.

Loading...


Penulis  : Caturangga
Editor    : Rangga
Sumber : Belitungtimurkab.go.id