• EnglishFrenchGermanIndonesianItalianPortugueseRussianSpanish

Klikbabel.com


Partisipasi Masyarakat Tentukan Legalitas Pemerintah yang Terpilih

Kamis, 14 Februari 2019 | 19:06 WIB
Sosialisasi UU Politik tahun 2019 oleh KPU Bangka Belitung dan Kesbangpol. Foto ; Ira/klikbabel.com

Klikbabel.com, Muntok - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan Sosialisasi Undang-undang Mengenai Politik Tahun 2019 khususnya Undang - Undang No.7 tahun 2019 tentang Pemilu di Hotel Pasadena Muntok, Bangka Barat, Kamis (14/2/2019).

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Drs. H. Thamrin, M.Si mengatakan, sosialisasi ini bekerjasama dengan KPU untuk memberikan pencerahan kepada stakeholder terkait dalam penyelenggaraan pemilu 2019 nanti agar berjalan lancar dan aman.

Dikatakan Thamrin, sosialisasi ini dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam pemilu. 

Hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat sangat menentukan legalitas pemerintah yang terpilih dari hasil pemilu
Semakin tinggi partisipasi masyarakat yang ikut pemilu, maka legalitas orang - orang yang menjadi  pemerintah juga sangat tinggi. 

"Jika partisipasi masyarakat di Bangka Barat tinggi maka legalitas pejabatnya yang terpilih berarti baik. Maka dari itu yang kami undang terdiri dari organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, dan perwakilan pelajar," jelasnya.

Dengan begitu, dirinya mengharapkan agar Pemilu 2019 ini dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

"Harapan kami agar kesatuan dan persatuan bangsa tetap terjaga, persatuan masyarakat tinggi bahwa masyarakat akan kuat, dipandang sebagai yang besar oleh negara luar dan kita akan diunggulkan di dunia internasional, tapi kalau sebaliknya bisa saja kita tidak dihormati dunia luar," pungkasnya.



Penulis  : Ira
Editor    : A. Hairul
Sumber : klikbabel.com