• EnglishFrenchGermanIndonesianItalianPortugueseRussianSpanish

Klikbabel.com


Jangan Sampai Dana Desa untuk Pembangunan Kewenangan Kabupaten

Senin, 11 Februari 2019 | 10:25 WIB
Ilustrasi pembangunan jalan desa. Foto : net

Klikbabel.com, Toboali - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Selatan (Basel) mendorong pemerintah daerah melalui bidang pembangunan desa agar secepatnya membreak down Permendagri Nomor 44 tahun 2016 ke dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup).

Klik Juga : Dolar AS Endus Aroma Rp14.000

Didalam Perbup pula diharapkan agar dapat dijelaskan secara rinci dan detail antara kegiatan yang merupakan kewenangan desa dan kewenangan desa adat, jangan sampai dana desa malah digunakan untuk membiaya pembangunan yang seharusnya hal tersebut menjadi wewenang kabupaten.

"Dan sebaliknya, seharusnya itu merupakan kewenangan desa malah digunakan dana dari kabupaten. Seperti pembangunan jalan atau jembatan yang skala bagaimana yang menjadi wewenang desa dan yang seperti apa dan posisi dimana yang menjadi wewenang kabupaten," ujar Sektetaris Komisi I DPRD Basel Samsir, Senin (11/2).

Dengan adanya pembagian wewenang ini, kata Samsir diharapkan bisa terjadi sinergisitas dan saling mendukung dalam usaha membangun daerah sesuai wewenangnya masing- masing. Seperti diketahui, Permendagri Nomor 44 tahun 2016 sudah 2 tahun ditetapkan yaitu pada tanggal 30 Juni 2016 dan diundangkan dan mulai berlaku pada tgl 15 Juli 2016.

Permendagri ini diterbitkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-uundang Nomor 6 tahun 2015 tentang Desa. Sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.



Penulis  : Devi Dwi Putra
Editor    : A. Hairul
Sumber : klikbabel.com