• EnglishFrenchGermanIndonesianItalianPortugueseRussianSpanish

Klikbabel.com


Dr Ibrahim ; Sanksi Harus Diberikan, Ini Menyangkut Wibawa Pimpinan Daerah

Selasa, 29 Januari 2019 | 20:09 WIB
Dekan FISIP UBB Dr Ibrahim. Foto ; dok Klikbabel.com
Loading...

Klikbabel.com, Toboali - Dugaan kasus penipuan dalam perekrutan tenaga honor Satpol PP yang menyeret nama Wakil Bupati Bangka Selatan Reza Herdavid, dinilai Dekan FISIP Universitas Bangka Belitung (UBB) Dr Ibrahim menarik untuk dikaji.

Ternyata menurut dia, perilaku oknum dari ASN yang sekarang ini menikmati gaji cukup besar tidak secara otomatis menggugurkan peluang untuk melakukan kejahatan.

Seharusnya, dengan gaji yang cukup memadai, ASN harus bekerja secara profesional, mendarmabaktikan dirinya untuk melayani masyarakat, bukan sebaliknya. Disinilah pembinaan kata Ibrahim terhadap ASN harus lebih ditingkatkan karena pada prinsipnya, moralitas menjadi kunci utama.

"Saya kira, salah satu tindaklanjut dari kasus ini adalah memberikan sanksi kepada yang bersangkutan (pejabat Satpol PP, red) karena terbukti secara meyakinkan melakukan penipuan dengan mencatut nama atasan. Bagi saya, ini sangat prinsipil karena menyangkut marwah dan wibawa pimpinan di daerah," kata Ibrahim, Selasa (29/1) melalui pesan whatsapp.

"Sanksinya dapat berupa penurunan atau penundaan kenaikan pangkat. Jika sanksinya lemah, maka dapat dipastikan bahwa kasus ini tidak akan menjadi role model bagi penindakan kasus kejahatan oleh ASN. Sementara itu, dari sisi yuridis, saya kira kepolisian pada dasarnya dapat terus memproses kasus ini," dia menambahkan.

"Yang terpenting adalah bagaimana memberi efek jera dari sisi profesionalitas. Namun, sanksi dari sisi birokratis menjadi penting ketimbang sanksi yuridis. Pemda melalui Baperjakat harus memberikan sanksi tegas. Ekspektasi publik terhadap profesi ASN di Pemda semakin tinggi, meski untuk posisi honor, menjadi gengsi tersendiri," paparnya.

"Jika masuknya (bekerja) melalui jalan keliru, saya kira ini akan menjadi persoalan sendiri. Kita harus mendorong agar masyarakat menempuh jalan-jalan lurus dalam mencari pekerjaan. Tentu saja, dari pihak pemerintah idealnya tidak membuka celah bagi persekongkolan terjadi," terangnya.

Sementara, perihal turut terlibatnya masyarakat sipil dalam kasus penipuan itu, Ibrahim mengungkapkan yang harus diperhatikan adalah apakah yang dilakukan ini sudah berulang atau baru sekedar coba-coba. Jika sudah berulang, ia menilai tidak ada pilihan lain selain memberikan sanksi tegas melalui pemrosesan di kepolisian.

"Jika masih sekali, maka bisa dilakukan pembinaan. Saya kira aspek terpenting adalah bagaimana memberikan efek jera kepada pelaku dan sebagai model penegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat," lanjut Ibrahim.

Diberitakan sebelumnya, Kasatreskrim Polres Basel AKP Hary Kartono membenarkan adanya aduan dari dua warga Toboali yang diduga menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh oknum Satpol PP Basel dengan modus menjadi pegawai di instansi tersebut.

"Benar, wanita berinisial R dan S telah membuat laporan ke kami pada hari ini. Keduanya  membuat laporan pengaduan karena merasa telah menjadi korban penipuan oleh oknum Satpol PP," Kasatreskrim ujar AKP Hary Kartono, Jum'at (18/1) kepada wartawan.

Loading...


Penulis  : Devi Dwi Putra
Editor    : A. Hairul
Sumber : klikbabel.com