• EnglishFrenchGermanIndonesianItalianPortugueseRussianSpanish

Klikbabel.com


BKD Diminta Mapping Jumlah Jabatan Tinggi, Guru, Tenaga Kesehatan dan Penyuluh Pertanian

Senin, 14 Januari 2019 | 13:42 WIB
Ilustrasi. Foto : net

Klikbabel.com, Toboali - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Bangka Selatan (Basel) diminta melakukan mapping terhadap seluruh jumlah jabatan tinggi, fungsional guru, tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian. 

Pasalnya, pemerintah pusat saat ini telah menerbitkan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) dimana pemerintah membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi berbagai kalangan profesional.

"Termasuk tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar PNS untuk menjadi ASN dengan status PPPK. Makanya kami minta badan kepegawaian melakukan mapping terhadap berapa jumlah keseluruhan tenaga tadi yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah," ujar Sekretaris Komisi I DPRD Basel Samsir, Senin (14/1).

Dia menegaskan, berdasarkan keterangan resmi dari KemenPAN RB, per Januari 2019 pemerintah daerah diminta agar mempersiapkan diri untuk melaksanakan proses perekrutan P3K sesuai dengan PP 49 tahun 2018 tersebut.

Menindaklanjuti itu, pihaknya telah melakukan rapat kerja dengan leading sektor untuk membahas persiapan implementasi dan dilanjutkan dengan konsultasi ke BKN untuk mempertanyakan regulasi hukum lanjutan tentang tata cara dan pedoman perekrutannya seperti apa.

"Sepengetahuan kami sesuai analisa yang dilakukan dalam menafsirkan isi dari peraturan itu bukan merupakan solusi masalah honorer yang ada. Malah justru akan melukai para guru honorer khususnya yang sudah mengabdi puluhan tahun yang lalu," bebernya. 

"Ini disebabkan karena segmen nya P3K terbuka untuk semua, bukan diperuntukkan hanya untuk honorer saja. Sebab orang yang baru lulus kuliah dan belum menjadi honorer juga bisa ikut dalam proses rekrutmen P3K," sambung dia. 

Alasannya, lanjut Samsir, dalam satu pasalnya menyebutkan bahwa setiap WNI mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi P3K dan dari hasil konsultasi diketahui bahwa sampai saat ini persyaratan perekrutan masih dalam proses penggodokan.



Penulis  : Devi Dwi Putra
Editor    : Septi Artiana
Sumber : klikbabel.com