• EnglishFrenchGermanIndonesianItalianPortugueseRussianSpanish

Klikbabel.com


Komisi I DPRD Basel Minta Pemkab Revisi Regulasi Hukum DBH Pajak ke Desa

Jumat, 11 Januari 2019 | 11:49 WIB
Rapat kerjasama Komisi I DPRD Basel bersama kepala desa se Bangka Selatan (Devi/Klikbabel.com)

Klikbabel.com, Toboali - Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Basel) diminta secepatnya merevisi regulasi hukum Perbup Nomor 21 Pasal 4 sehingga pajak yang dihasilkan desa bukan dihitung secara total penerimaan bagi hasil pajak dengan menyiapkan standar satuan harga (SSH) untuk setiap wilayah agar mengikuti indek kemahalan.

Dengan demikian, peraturan tadi tentang proses tata cara penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) pajak ke desa berdasarkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) membuat desa memiliki pedoman dalam menentukan setiap kegiatan non fisik yang sifatnya belanja jasa yang dilakukan oleh desa.

"Seperti insentif guru TPA, guru ngaji dan lainnya yang selama ini belum memiliki pedoman dalam pengentalan harga satuannya. Pemerintah agar meningkatkan koordinasi dengan aparatur desa dalam proses penyusunan dan perencanaan pembangunan desa dengan membuat program," ujar Sekretaris Komisi I DPRD Basel Samsir, Jumat (11/1).

Program ini, lanjut dia, tak lain guna peningkatan kapasitas aparatur desa dalam bidang perencanaan pembangunan khususnya ketepatan dalam penyusuan APBDes dan laporan pertanggung jawaban sebagai persyaratan untuk proses penyaluran dana desa dan tidak terjadi lagi keterlambatan.

"Kalau terjadi keterlambatan akan berimbas pada rendahnya realisasi belanja desa dan meningkatnya SILPA pada akhir tahun anggaran. Makanya Pemdes, instansi terkait kedepan terlibat mengusahakan proses penyusunan dan penetapan APBDes sesuai peraturan yang berlaku pada akhir tahun sebelumnya. Artinya APBDes tahun ini sudah harus ditetapkan pada akhir tahun 2018," imbuhnya.



Penulis  : Devi Dwi Putra
Editor    : Septi Artiana
Sumber : klikbabel.com