• EnglishFrenchGermanIndonesianItalianPortugueseRussianSpanish

Klikbabel.com


Berikut Syarat Kepala Daerah yang Ingin Ikut Kampanye

Jumat, 07 Desember 2018 | 19:01 WIB
Ketua KPU Bangka M. Hasan. Foto ; Rama/klikbabel.com

Klikbabel.com, Sungailiat - Keikutsertaan para kepala daerah dalam kegiatan kampanye, ternyata diperbolehkan dalam kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan digelar April mendatang. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka, M. Hasan.

''Menteri, gubernur dan bupati, wakil bupati Walikota dan wakil walikota diperbolehkan ikut kampanye,''jelasnya, Kamis (6/12/2018).

Hasan mengatakan, hal tersebut (kampanye) boleh saja diikuti para kepala daerah tersebut asal dengan pengajuan cuti ke Kementrian Dalam Negeri.  Ia melanjutkan, terkait cuti ini memang sesuai aturan PKPU nomor 23 tentang kampanye pemilihan umum, pada pasal 62 yang menjelaskan Menteri, Gubernur dan Bupati, Wakil bupati, Walikota dan Wakil walikota sebagai tim kampanye dapat melaksanakan kampanye.

''Sebagaimana yang dimaksud, pasal 59 ayat 3 huruf e huruf c dapat diberikan cuti diluar tanggungan Negara, terkecuali pada hari minggu. Tidak perlu mengajukan cuti kerja. Jadi kalo mereka cuti tidak ditanggung Negara," ungkapnya.

Selain itu, cuti bagi Menteri, Gubernur dan Bupati, Wakil bupati dan Walikota serta Wakil walikota sendiri diberikan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri (Kemendagri).

"Mereka mengajukan surat cuti tersebut ke kementrian dalam negeri,"tegas Hasan.

Hasan menambahkan, para kepala daerah juga sudah diperbolehkan mengajukan cuti, mengingat saat ini juga sudah memasuki masa kampanye. Permohonan ataupun pengajuan cuti sendiri, dikatakan Hasan, bagi yang ingin mengajukan cuti kampanye tersebut, wajib memberikan surat pemberitahuan kepada KPU paling lambat 1 hari sebelum kampanye dilaksanakan.

"Untuk saat ini belum ada kepala daerah ikut kampanye, mungkin nanti saat kampanye terbuka dimulai pada 24 Maret. Mereka juga harus kasih surat pemberitahuan kepada kami sehari sebelum pelaksanaan. Tidak diperbolehkan juga menggunakan fasilitas negara,'' tutupnya.

loading...
loading...


Penulis  : Kms.Ramandha
Editor    : A. Hairul
Sumber : klikbabel.com