• EnglishFrenchGermanIndonesianItalianPortugueseRussianSpanish

Klikbabel.com


Honor PPK Basel Dihapus

Rabu, 28 November 2018 | 12:39 WIB
Sekretaris Komisi I DPRD Basel Samsir. Foto : Devi Dwi/klikbabel.com

Klikbabel.com, Toboali - Pemda Basel terpaksa mengambil empat kebijakan dalam menjalankan roda pemerintahan tahun anggaran 2019. Hal ini dilakukan untuk melakukan penghematan anggaran agar lebih tepat dan berhasil.

Ketua Komisi I DPRD Basel Zainuddin diwakili Sekretaris Komisi, Samsir mengatakan empat kebijakan yang diambil pemerintah daerah tersebut. Diantaranya penerapan kebijakan one salary system dan one gate surat perintah perjalanan dinas (SPPD).

Serta dua kebijakan lainnya ialah one gate pengadaan alat tulis kantor (ATK) berdasarkan kebutuhan dalam satu tahun anggaran dan penghapusan kendaraan operasional dan dibatasi hanya ada dua kendaraan operasional roda empat dan dua kendaraan roda dua per organisasi perangkat daerah (OPD).

"Pada one salary system, tahun 2019 honor bagi ASN yang menjadi PPK entah sebagai ketua, pengawas, pemeriksa atau sebagai anggota dihapuskan. Selama ini malah terkadang mengabaikan program yang bersifat kontinyu dan sustainable dan malah bersifat proyek," kata Samsir, Rabu (28/11).

"Kebijakan ini bisa menghemat anggaran agar lebih efektif dan efisiensi lebih dari 10 sampai 15 persen anggaran yang bisa dialokasikan kepada belanja wajib seperti peningkatan infrastruktur. Ada juga pemberlakukan sistem tunjangan kinerja daerah (TKD) yang diberikan kepada pejabat berapa unsur," tambah dia.

Unsur-unsur itu, kata Samsir mulai pencapaian goal setting, prestasi kerja, disiplin kerja serta seluruh aktivitas yang dikerjakan setiap harinya akan mempengaruhi nilai tunjangan setiap bulannya. Saat ini, formula kebijakan itu dalam tahap pembahasan dengan mempertimbangkan reward and funishment. Sementara itu, pada kebijakan one gate SPPD atau SPPD satu pintu juga merupakan kebijakan untuk mengefektifkan penggunaan anggaran dengan melakukan pengawasan dan pembatasan terhadap ASN yang berpergian ke luar daerah berdasarkan urgensitasnya.

"Pejabat kita sekarang tidak akan bebas lagi berpergian keluar daerah seperti sediakala jika tidak ada hal penting dan mendesak untuk dikerjakan. Semua SPPD dan penentuan atas perjalanan dinas termasuk posnya melalui satu pintu," sebutnya. Begitupula dengan kebijakan one gate ATK. Samsir menerangkan selama ini terdapat dua pos anggaran pada belanja ATK, yakni rutin umum dan pada setiap kegiatan dan program. Akan tetap, tidak digunakan dan hanya menggunakan ATK rutin yang dianggarkan pada kebutuhan OPD dalam satu tahun walaupun pada pertanggungjawabannya ada.

"Kebutuhan akan ATK setiap OPD akan dilakukan berdasarkan kebutuhan dalam satu tahun anggaran. Tidak ada lagi belanja rutin ATK pada setiap kegiatan yang dilakukan," ujarnya.

loading...
loading...


Penulis  : Devi Dwi Putra
Editor    : A. Hairul
Sumber : klikbabel.com