• EnglishFrenchGermanIndonesianItalianPortugueseRussianSpanish

Klikbabel.com


Basel Ingin WTP, Samsir : Mimpi!

Selasa, 13 November 2018 | 20:40 WIB
Sekretaris Komisi I DPRD Basel Samsir. Foto : Devi Dwi/klikbabel.com

Klikbabel.com, Toboali - Komisi I DPRD Basel masih memberikan waktu kepada Inspektorat Daerah (ITDA) terkait pengajuan anggaran 2019 demi mengoptimalkan kinerja pengawasan auditor sebelum disahkannya APBD Induk tahun anggaran 2019 pada 30 November 2018.

Sekretaris Komisi I DPRD Basel, Samsir mengatakan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hanya mimpi bagi Pemkab Basel. Pasalnya, selain minimnya anggaran, ITDA Basel hanya memiliki dua orang tenaga auditor bersertifikasi. "Tenaga ini tidak cukup untuk membuat satu gugus untuk pengecekkan. Bagaimana kinerja mereka mau optimal, dari ajuan anggaran 1,9 miliar terealisasi hanya 1,4 miliar, walaupun itu karena kesepakatan bersama untuk 2019. Tapi ini sangat minim sekali," kata Samsir, Selasa (13/11) kepada Klikbabel.com.

"Yang mau di audit desa saja ada 50, kelurahan ada tiga, dan SKPD ada 34. Sementara penggunaan uang yang hanya sekitar 1,5 miliar sampai 2 miliar harus jadi obrik. Apalagi sampai sekarang kapasitas dan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) kita baru di level dua. Tentu hal itu akan mengacu pada sedikitnya output yang berupa LHP. Artinya LHP sedikit, obrik juga sedikit," paparnya. Oleh karena itu, politisi PKS tersebut meminta adanya peninjauan ulang alokasi anggaran ITDA Basel 2019 untuk ditambahkan kalau mau menghasilkan kinerja APIP yang bagus. Kapasitas viskal tahun ini boleh saja tidak mencukupi, namun jangan sampai mengorbankan inspektorat daerah.

"Sampai sekarang pun LHP BPK kita masih wajar dengan pengecualian (WDP) karena adanya beberapa temuan. Malah WDP nya WDP minimal. Apalagi sejauh ini, Pemkab Basel belum pernah sekalipun meraih opini WTP. Malah dua tahun yang lalu kita mendapatkan disclaimer, baru naik dua tahun ini WDP," sesalnya.

Samsir juga meminta ITDA berkoordinasi dengan Komisi I selaku mitra kerja apa saja yang ingin dibantu mengingat saat ini APBD Induk masih dalam tahapan KUA-PPAS sehingga masih bisa kemungkinan masuk kedalam anggaran tersebut. "Masih bisa atur, tapi kalau tidak bisa di perubahan. Maka dari iru seharusnya mereka berkoordinasi apa yang bisa dibantu. Tetapi sampai sekarang mereka tidak datang, belum pernah merilis. Padahal kemarin pada saat rapat kerja dengan dengan mereka selaku APIP untuk membuat rancangan pengajuan anggaran berdasarkan yang terendah. Artinya yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi filterisasi terhadap penyimpangan. Sesuai SOP dan aturan UUD minimal berapa," ulasnya.

loading...
loading...


Penulis  : Devi Dwi Putra
Editor    : A. Hairul
Sumber : klikbabel.com