• EnglishFrenchGermanIndonesianItalianPortugueseRussianSpanish

Klikbabel.com


Kementerian PUPR Sosialisikan Kebijakan Nasional Bidang Perumahan

Kamis, 11 Oktober 2018 | 16:46 WIB
Direktur Bina Sistem Pembiayaan dan Perumahan Rifaid M. Nur (Septi/Klikbabel.com)

Klibabel.com, Pangkalpinang -  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI melalui Dinas Perumahan dan Permukiman tingkat Kabupaten/kota menyosialisasikan kebijakan dan program nasional bidang perumahan kepada masyarakat Bangka Belitung.  Pemerintah menyiapkan skema tambahan untuk pembiayaan perumahan. Saat ini terdapat dua skema pembiayaan perumahan. Skema tersebut dilakukan dengan memberikan bantuan subsidi.

"Dari pemerintah untuk bidang properti khususnya perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sudah ada fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) juga subsidi selisih bunga (SSB)," ujar Direktur Bina Sistem Pembiayaan dan Perumahan Rifaid M. Nur, kepada Klikbabel,com, Kamis (11/10/2018) disela kegiatan sosialisasi kebijakan dan program nasional bidang perumahan di Hotel Soll Marina.

Ia menyebutkan, pemerintah memberikan berbagai fasilitas pembiayaan kepada masyarakat untuk dapat memiliki rumah serta memenuhi kebutuhan primer. "Kebijakan yang di tetapkan pemerintah memudahkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mendapatkan akses memiliki rumah," katanya.

Pemerintah juga memberikan fasilitas untuk menurunkan suku bunga, melalui dua program yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subsidi Selisih Bunga (SSB). "Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait perumahaan yang akan menjadi fokus terkait dengan bantuan kemudahan pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Seluruh Indonesia, pemerintah punya beberapa bantuan. Suku bunga pasar 11-12 persen, dengan bantuan yang ini suku bunga yang akan diterima masyarakat ini hanya 5 persen pertahun, 7 persennya itu dibantu pemerintah," tuturnya.

Ia menambahkan, selain itu pemerintah juga memberikan bantuan uang muka baik LKPP dan SSB sebesar Rp4 juta setiap unit rumah dan masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) bebas PPN setiap pembelian rumah dengan harga yang telah ditetapkan. "Bebas PPN 10 persen di Babel ini kan rumah bersubsidi harganya Rp 136 juta. Kalau 10 persen itu kan sudah 13 juta," ujarnya.

Fasilitas rumah lainnya yakni Prasarana dan Sarana dan Utilitas (PSU) satu unit rumah Rp6.250.000 bentuk bantuan lingkungan, drainase, sesuai dengan lokasi lingkungan perumahan. "Kita juga memberikan kemudahan bagi pengembang yang biasanya dikenakan PPh 5 persen, namun karena membangun rumah subsidi hanya dikenakan PPh 1 persen," jelasnya.

loading...
loading...


Penulis  : Septi. A
Editor    : Septi Artiana
Sumber : Klikbabel.com

Topik