• EnglishFrenchGermanIndonesianItalianPortugueseRussianSpanish

Klikbabel.com


DPRD Selesaikan Nota Keuangan dan Perda Perubahan APBD Pemkot Pangkalpinang

Rabu, 12 September 2018 | 18:31 WIB
Ketua DPRD Pangkalpinang Achamd Subari saat menandatangangi APBDP 2018. Foto : Adit/klikbabel.com

Klikbabel.com, Pangkalpinang - Setelah melalui tahapan yang panjang, DPRD Kota Pangkalpinang menyelesaikan Nota Keuangan dan Raperda tentang perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang tahun anggaran 2018.

Plt Walikota Pangkalpinang, M Sopian mengatakan, penyampaian Nota Keuangan dan Raperda APBD Perubahan tahun 2018 telah diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan Kota Pangkalpinang yang tertuang dalam Renstra Daerah, SKPD, RKPD dan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS tahun 2018.

"Pertama-tama kami sangat menghargai dan mengapresiasi kepada DPRD atas kerjasamanya dalam menyelesaikan seluruh tahapan dalam penyusunan perubahan APBD ini, sehingga dapat hasil yang terbaik guna mewujudkan pembangunan yang baik dan terarah untuk kepentingan masyarakat Kota Pangkalpinang," ujarnya saat menghadiri rapat paripurna kesatu tahun 2018, Rabu (12/9/2018).

Lanjutnya, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) no 13 tahun 2006, Raperda tentang perubahan APBD ini akan disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi dan selanjutnya hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti untuk penyempurnaan secara bersama-sama sebelum ditetapkan menjadi Perda perubahan APBD.

"Pendapatan daerah ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) semula ditargetkan sebesar Rp 163,003 miliar berubah menjadi sebesar Rp 167,193 miliar atau bertambah sebesar Rp 4,190 miliar bertambah 2,14 persen," ucapnya.

"Untuk pajak daerah semula ditargetkan sebesar Rp 73,471 miliar berubah menjadi sebesar Rp 74,134 miliar naik Rp 663 juta. Untuk dana perimbangan pada KUA PPAS, semula ditargetkan sebesar Rp 669,634 miliar diestimasikan berubah menjadi sebesar Rp666,808 miliar, berkurang sebesar Rp2,825 miliar. Penurunan ini terjadi pada Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik sebesar Rp2,825 miliar," bebernya.

Lanjutnya, kenaikan target pendapatan daerah pada perubahan APBD tahun ini, tentunya mengakibatkan terjadinya peningkatan terhadap alokasi belanja daerah lebih kurang sebesar 14,59 persen.

"Peningkatan belanja ini terjadi pada belanja langsung untuk peningkatan pelaksanaan urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penunjang yang manfaat capaian kinerja dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan kepada kepentingan publik yang terakomodir dalam bentuk program pada setiap OPD," sebutnya.

Untuk rencana alokasi belanja pada KUA PPAS ini katanya, juga mengalami kenaikan dari sebelumnya sebesar Rp925,260 miliar menjadi Rp1,060 triliun bertambah sebesar Rp 135,024 miliar atau 14,59 persen.

loading...
loading...


Penulis  : Aditya
Editor    : A. Hairul
Sumber : klikbabel.com