Klikbabel.com


Penundaan Imunisasi MR Tanda Tak Profesional

Sabtu, 04 Agustus 2018 | 07:00 WIB
Anggota DPRD Babel Nendar Firdaus. Foto : Ira/klikbabel.com

Klikbabel.com, Muntok - Anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat Nendar Firdaus menyayangkan terbitnya surat Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung, tanggal 1 Agustus 2018 yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menginstruksikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Se - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan penundaan sementara pelaksanaan kegiatan imunisasi MR sampai ada kejelasan dari Kementerian Kesehatan dan Majelis Ulama Indonesia.

"Jadi kita menyayangkan surat yang dikeluarkan Dinkes provinsi bahwa imunisasi itu ditunda. Kalau itu ditunda menunjukkan bahwa kerja itu tidak profesional," sesal Nendar saat ditemui klikbabel.com, Sabtu (04/08/2018).

Apalagi kata Nendar, surat itu diterbitkan setelah timbul reaksi dari masyarakat bahwa vaksin imunisasi MR ada unsur babi dan sebagainya. Menurut Nendar mestinya sebelum imunisasi MR itu dilaksanakan, dinkes sudah koordinasi dengan MUI, tokoh masyarakat, Kemenag dan sebagainya. Sedangkan di Bangka Barat, Imunisasi MR sudah dilaksanakan terhadap anak - anak.

"Kemudian yang menjadi permasalahan, imunisasi itu sudah dijalankan, dilaksanakan terhadap anak - anak, tiba - tiba kepala dinas provinsi itu mengeluarkan surat menyatakan penundaan. Artinya benar apa yang dilakukan di complain oleh masyarakat bahwa pekerjaan itu merupakan suatu keraguan," jelasnya.

Sementara dikatakan Nendar di Pulau Jawa itu 100% tidak ada masalah dan MUI memberikan izin. "Di Jawa sudah semua. Tidak ada masalah. Kenapa kita di Bangka Belitung tidak begitu. Apa karena ketidakmampuan kepala dinas provinsi? Kepala Dinas Provinsi tidak profesional mengeluarkan surat ketika imunisasi sudah dilaksanakan. Yang jadi permasalahan, imunisasi ini kan program nasional, kalau program nasional, artinya harus dilaksanakan," ujar Nendar.

"Kenapa saya berani menyatakan itu, karena kami dari komisi 1 membidangi bagian dari mitra kami. Hari ini ditunda sekarang, nah artinya apa? Artinya program Pemerintah yang diragukan masyarakat benar. Itu artinya, keabsahannya itu diragukan," Tuturnya.

Menurut Nendar, masyarakat yang dihadapi bermacam - macam. Ada masyarakat yang memang sudah paham, tingkat pendidikannya mampu untuk itu, mereka mungkin dapat menerima.

"Tapi ketika kita berhadapan dengan masyarakat awam, mereka tidak mau lho sampai suntik tidak halal lah segala macam. Jadi ini bukan kesalahan dinkes kabupaten, karena mereka pelaksana perintah program Nasional yang mesti diterjemahkan dari provinsi ke jabupaten," pungkasnya.



Penulis  : Ira
Editor    : A. Hairul
Sumber : klikbabel.com