• EnglishFrenchGermanIndonesianItalianPortugueseRussianSpanish

Klikbabel.com


IDI Nilai Aturan BPJS Kesehatan Rugikan Masyarakat

Jumat, 03 Agustus 2018 | 07:19 WIB
Ilustrasi. Foto : net
Loading...

Klikbabel.com, Jakarta - Keluarnya peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) terkait maternity, pasien katarak, dan pelayanan rehab medik dinilai Ikatan Dokter Indonesia (IDI) berisiko merugikan masyarakat dalam berbagai hal.

Ketua Umum PB IDI, Prof. dr. Marsis SpOG, mengatakan ada beberapa aturan yang tidak berpihak pada masyarakat. "Kami berpendapat implikasi penerapan Perdirjampel (Peraturan Dirjen Jaminan Pelayanan) BPJS Kesehatan No 2,3 Dan 5 Tahun 2018 akan merugikan. Karenanya perbaikan sistem pembayaran harus ditingkatkan," ujarnya, Jumat (3/8/2018).

Dalam Perdirjampel BPJS Kesehatan no. 2, 3 dan 5 tahun 2018 tersebut berisi tentang beberapa poin,

1. Bayi baru lahir dengan kondisi sehat post operasi caesar maupun per vaginam dengan atau tanpa penyulit dibayar dalam 1 paket persalinan.

2. Penderita penyakit katarak dijamin BPJS Kesehatan apabila visus kurang dari 6/18 dan jumlah operasi katarak dibatasi dengan kuota

3. Tindakan rehabilitasi medis dibatasi maksimal 2 kali per minggu (8 kali dalam 1 bulan). 

Menurut IDI hal itu sangat bertentangan karena semua kelahiran harus mendapatkan penanganan yang optimal karena bayi baru lahir berisiko tinggi mengalami sakit, cacat bahkan kematian.

Selain itu, kebutaan katarak di Indonesia salah satu yang tertinggi di dunia. Perdirjampel nomor 2 dengan quota akan mengakibatkan angka kebutaan semakin meningkat.

Loading...


Penulis  : Hairul Asther
Editor    : A. Hairul
Sumber : Vivanews.com