Klikbabel.com


BPK Temukan 21 Poin yang Diragukan di Pemkab Bangka Barat

Rabu, 01 Agustus 2018 | 10:37 WIB
Paripurna DPRD Babar. Foto : Ira/klikbabel.com

Klikbabel.com, Muntok - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya 21 poin yang diragukan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Barat (Babar). Atas dasar itu, Pemkab Babar meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017. Opini ini turun dari tahun sebelumnya. Dimana, Pemkab Babar sebelumnya meraih predikat WTP.

Atas dasar itu, dalam rapat paripurna yang digelar DPRD Babar di Gedung Mahligai Betason II. Tim Pansus VIII menilai, harus ada perbaikan dalam raperda tersebut karena dinilai masih banyak kekurangan. Anggota DPRD Babar Nendar Firdaus mengatakan, setelah melakukan pembahasan, Tim Panitia Khusus VIII dapat mengetahui bahwa opini WDP yang diperoleh lantaran BPK menemukan adanya 21 poin yang diragukan.

Klik Juga : Naik Haji Berkat Tabungan Uang di Wakul Nasi

"Beberapa diantaranya kurangnya volume pada proyek pembangunan, pembangunan yang tidak sesuai kontrak dan lain-lain," kata Nendar. Untuk itu, Nendar melanjutkan DPRD Kabupaten Bangka Barat melalui Pansus VIII merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah beberapa hal yang terdapat 8 point didalamnya. Yaitu segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paling lambat 60 hari, kepada OPD terkait lebih meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pelaksana kegiatan pembangunan fisik agar tidak terjadi kesalahan dan kekurangan volume pekerjaan, melaksanakan penatausahaan persediaan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku, melaksanakan pembinaan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) agar dapat dipertanggungjawabkan dan tertib administrasi dan melakukan kajian perhitungan harga satuan agar diperhitungkan sesuai dengan tahun pelaksanaan kegiatan.

"Pengelolaan rekening pada OPD terkait harus sesuai dengan pedoman teknis yang berlaku. Pengalihan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku serta pemerintah daerah disarankan untuk berbenah dalam segala hal baik dari segi peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia maupun lainnya," tegasnya. Hal ini menurut Nendarm agar kedepannya Pemkab Bangka Barat dapat mendapatkan opini atas laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian.

Senada, Ketua DPRD Bangka Barat, Hendra Kurniady meminta agar pemerintah daerah segera menindak lanjuti. Dirinya juga mengatakan agar pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan SDM di bidang pengawasan dan penyebab terjadinya temuan BPK selain disebabkan kurangnya SDM juga akibat kelalaian.

"Kalau sudah diaudit oleh BPK harus segera ditindaklanjuti, kalau tidak ditindaklanjuti itu jangan sampai ada temuan BPK lagi kedepannya. Dan beberapa hal yang jadi temuan BPK ini segera diperbaiki supaya agar laporan keuangan kita ini kedepan bisa opini WTP kembali," kata Hendra.

Lanjut, Hendra juga menjelaskan beberapa kelemahan ini harus jadi perhatian dari pihak eksekutif. "Kita harap ini segera dibenahi, dikoordinasi antara sekda dengan seluruh kepala OPD, sehingga kelemahan itu bisa ditutupi dan predikat WTP bisa diraih kembali," pungkasnya.



Penulis  : Ira
Editor    : A. Hairul
Sumber : klikbabel.com