Klikbabel.com


Ngeri! Ada Kades di Bangka Barat Korupsi Rp 1,2 Miliar

Rabu, 25 Juli 2018 | 21:57 WIB
Ilustrasi. Foto : net

Klikbabel.com, Muntok - Prilaku korupsi kini sampai ditingkat kepala desa. Adalah Kades Belo Laut Amrin Saimi. Jumlah yang dikorupsi pun tak tanggung-tanggung. Yakni mencapai Rp1,2 miliar.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Babar, Dr. Agung Dhedi Dwi Handes, SH MH menjelaskan, Kades Belo Laut tersebut melakukan tipikor dana CSR PT GSBL dan KIP dengan potensi kerugian negara sebesar Rp1.296.705.000

"Dana sebesar Rp 1,2 milyar bersumber dari PT GSBL sawit dan KIP yg beroperasi di Belo Laut. PT GSBL dan KIP ini setiap tahun rutin memberikan dana CSR dan oleh tersangka tidak pernah dimasukkan ke rekening desa dan sudah 5 tahun ini, sejak tersangka menjabat sebagai kades dari tahun 2013 - sekarang 2017," jelas Agung, Rabu (25/7/2018).

Agung menjelaskan untuk kasus sekelas desa ini cukup menghawatirkan. Artinya uang ini seharusnya disetorkan ke rekening desa karena tidak dimasukan ini diselewengkan. Diutamakan dalam keuangan negara (keselamatan kerugian keuangan negara) yang penting ada itikad baik.

Artinya pihak kejaksaan dalam menindak tidak hanya mempidana orang atau memenjarakan orang. Karena sekarang bagaimana menyelamatkan kerugian negara terlebih dulu.

"Dari beberapa kali kami melakukan penyelidikan memang Kades Belo Laut tidak ada itikad baik untuk mengembalikan. Karena uang itu harus masuk kas desa, bagaimana uang yang sudah beredar bisa ditarik supaya kita masukkan ke rekening desa. Sepanjang kerugian negara bisa dikembalikan ke kas desa," ujarnya.

Saat ini kata dia, tersangka sudah ditahan di Rutan Muntok untuk 20 hari kedepan dan dikenakan pasal 2 dan 3 untuk UUD tindak pidana korupsi pasal 31 tahun 1999.

"Tentunya kami tim penyidik belum bisa berandai - andai tapi pasal ini sudah digunakan. Pasal 2 minimal 4 tahun, sedangkan pasal 3 minimal satu tahun. Nanti pengembalian kerugian negara itu mempengaruhi keputusan dari Kejari dalam penuntutan pidananya. Kalau ada penyelamatan kerugian negara pasti ada pertimbangan, kalau ada mempertimbangkan berat ringannya hukuman," katanya.



Penulis  : Ira
Editor    : A. Hairul
Sumber : klikbabel.com