• EnglishFrenchGermanIndonesianItalianPortugueseRussianSpanish

Klikbabel.com


Pansus Hak Interpelasi DPRD Babel Sampaikan Hasil Rekomendasi

Senin, 23 Juli 2018 | 21:41 WIB
Paripurna DPRD Babel. Foto : Ist

Klikbabel.com, Pangkalpinang - Panitia Khusus Hak Interpelasi DPRD terhadap Gubernur Bangka Belitung, resmi menyampaikan hasil kerja dan mengeluarkan rekomendasi dalam paripurna, Senin (23/7/2018). Ada 12 point hak interpelasi yang disampaikan.

Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya mengatakan, hasil kerja pansus sudah disampaikan. Nantinya kata dia, akan dijawab oleh gubernur. "Kita tunggu jawaban dari gubernur, jawaban itu akan dibahas lagi dalam Banmus," kata Didit. Menanggapi rekomendasi dari 12 point hak interpelasi, Gubernur Babel Erzaldi mengaku butuh waktu melaksanakannya. Tapi kata dia, Pemprov siap melaksanakannya. "Intinya rekomendasi ini untuk kebaikan pemerintahan propinsi Bangka Belitung kedepan,” kata Erzaldi.

Berikut 12 point rekomendasi :  

1. Kerjasama Internasional Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dengan Hongfu International Technology, Co. Ltd.;

- Gubernur harus memutuskan kerjasama dengan Hongfu International Technology, Ltd.
- Gubernur harus menjamin hak-hak dan kelanjutan magang 147 pelajar magang asal Bangka Belitung di Taiwan dengan kebijakan teknis lain yang    tak melanggar peraturan serta tak terjadi penggunaan tenaga kerja murah atasnama pendidikan
- Gubernur harus cermat dan teliti dalam mengkaji setiap perjanjian kerjasama, agar tak merugikan pemerintah dan masyarakat.

2. Pembentukan Tim Komunikasi Gubernur

- Gubernur harus mengananalisis dan mencermati setiap pembentukan tim sejenis kedepannya agar lebih efisien dan efektif serta tak menyalahi aturan.

3. Aturan Absensi 4 Kali/hari Bagi ASN

- Gubernur diminta mencabut kebijakan absensi 4 kali dalam sehari tersebut karena dipandang tidak secara signifikan menghasilkan output kinerja ASN di Babel.

4. Pemberian Izin Usaha Pertambangan Dan Perpanjangan IUP Operasi Produksi Kepada Perusahaan Pertambangan Sementara Perda RZWP3K Belum Disahkan

- Seluruh izin perpanjangan tambang laut harus dicabut dan gubernur harus mentaati UU No. 1/ 2014 tentang pemanfaatan ruang laut.
- Menghentikan sementara operasi produksi pertambangan atas izin perpanjangan yang diberikan setelah tanggal 15 Januari 2017, sampai dengan Peraturan Daerah tentang RZWP3K dan Peraturan Daerah tentang Mineral Ikutan disahkan.
- Tidak memperpanjang dan menerbitkan IUP baru di wilayah laut sebelum Perda RZWP3K dan Peraturan Daerah tentang Mineral Ikutan disahkan.

5 . Mutasi Dan Pengisian Jabatan Asn Tidak Melalui Analisa Jabatan Yang Sesuai Peraturan Dan Perundangan.

- Gubernur harus melakukan pengisian jabatan stuktural dan mutasi pegawai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Perundang – undangan terutama melibatkan Tim Baperjakat.

6. Raperda RZWP3K Yang Masih Belum Selesai

- Gubernur untuk segera menyampaikan Raperda RZWP3K, agar ada kepastian hukum berinvestasi di bidang perikanan, pariwisata, dan sector lainnya.

7. Kunjungan Gubernur Ke Luar Negeri Tanpa Izin Menteri

- Gubernur tidak lagi melakukan perjalanan ke luar negeri walaupun tidak menggunakan dana APBD/APBN tanpa izin pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundangan.

8. Sumbangan Pihak Ketiga

- Mengusulkan pencabutan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2015.
- Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2017.
- Mengembalikan dana sumbangan pihak ketiga tersebut kepada Kas Negara agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

9. Perizinan Terkait RKAB

- Pimpinan DPRD agar menugaskan Komisi-komisi atau dapat mengusulkan untuk membentuk alat kelengkapan lainnya yang diperkenankan dalam peraturan dan perundangan agar dapat melakukan pembahasan mendalam terhadap permasalahan ini bersama stakeholder-stakeholder terkait.

10. Pembiaran Penambangan di Lahan eks PT Kobatin

- Pimpinan DPRD agar menugaskan Komisi-komisi atau dapat mengusulkan untuk membentuk alat kelengkapan lainnya yang diperkenankan dalam peraturan dan perundangan agar dapat melakukan pembahasan mendalam terhadap permasalahan ini bersama stakeholder-stakeholder terkait.

11. Tata Kelola Mineral Zirkon Yang Tidak Sesuai Peraturan Dan Perundangan

- Gubernur tidak lagi memberikan izin pengiriman zircon ke daerah lain dan atau ekspor sebelum Peraturan Daerah yang mengatur tentang tata kelola mineral ikutan timah ini telah disahkan.

- Gubernur segera membuat Peraturan Gubernur sebagai aturan teknis pelaksanaan tata kelola mineral ikutan timah dimaksud.

12. Permasalahan Penerbitan IPR

- Gubernur harus mengevaluasi IPR-IPR yang sudah diterbitkan agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemdian hari.
- Izin yang telah diterbitkan namun ternyata belum memenuhi persyaratan, agar segera dicabut atau direvisi.
- Izin-izin yang diberikan wajib memenuhi seluruh unsur dan persyaratan yang diamanatkan dalam peraturan dan perundangan.(adv)

 

 

loading...
loading...


Penulis  : Yodea Putri
Editor    : A. Hairul
Sumber : klikbabel.com