• EnglishFrenchGermanIndonesianItalianPortugueseRussianSpanish

Klikbabel.com


Regulasi Perpres 16 Diharapkan Maksimal Percepatan dan Penyerapan APBN dan APBD

Kamis, 12 Juli 2018 | 17:06 WIB
Suasana Sosialisasi E-Katalog di Ballroom Soll Marina Hotel (Yodea/Klikbabel.com)

Klikbabel.com, Pangkalpinang - Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Babel) Budiman Ginting mengatakan, Pemerintah telah menetapkan regulasi terbaru mengenai pengadaan barang jasa pemerintah melalui peraturan presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 Sebagai pengganti Perpres Nomor 54 Tahun 2010.

"Bahwa pemerintah pada tanggal 16 Maret 2018 telah menetapkan regulasi terbaru beserta perubahaannya, baik dari segi struktur, perubahan istilah, perubahan definis, maupun pengaturan baru terhadap pengadaan barang jasa pemerintah yang diantaranya tentang tujuan pengadaan pekerjaan terintegrasi perencanaan pengadaan agen, konsolidasi pengadaan, swakelola, pengecualian," katanya ada kegiatan sosialisasi E-Katalog di Ballroom Sool Marina Hotel, Kamis (12/7/2018).

Dengan demikian, Budiman berharap melalui regulasi tersebut dapat memaksimalkan percepatan dan penyerapan anggaran kegiatan APBN maupun APBD yang selama ini menjadi perhatian atau permasalahan di daerah. "Oleh karena itu, tujuan dan substansi dari perubahan regulasi tersebut yaitu dalam rangka prningkatan pelayanan publik serta pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Serta, sistem pembelian jasa melalui katalog LKPP ini merupakan salah satu bagian dalam E-Marketplace yang disediakan pemerintah dalam proses pengadaan barang jasa secara elektronik," lanjut Budiman.

Ia juga menilai, pemerintah masih menemukan terjadinya kekurangpahaman ataupun kekeliruan dari aparatur perangkat daerah terhadap tata cara penerapan belanja menggunakan sistem katalog atau E-Purchasing. Menurut Budiman, hal tersebut dikarenakan kurangnya informasi dan sosialisasi. "Oleh karena itu, perangkat daerah khususnya bagi penjabat membuat komitmen dan penjabat pengadaan serta pengelolaan pengadaan barang jasa di ULP dan LPSE diharapkan mampu memahami proses dan tata cara transaksi pembelian barang jasa pemerintah melalui E-Purchasing pada katalog LKPP yang benar, sehingga apa yang menjadi ketidaktahuan,  permasalahan dan kendala yang dihadapi selama ini oleh perangkat daerah dalam melakukan transaksi pembekian melalui E-Katalog kiranya dapat didiskusi bersama untuk mendapatkan solusinya sehingga esensi cepat dan tepat dari belaja E-Katalog dapat dirasakan,"tutupnya.

loading...
loading...


Penulis  : Yodea Putri
Editor    : A. Hairul
Sumber : Klikbabel.com