Klikbabel.com


Pemkot Kembali Ajukan Dua Raperda Baru

Senin, 09 Juli 2018 | 14:19 WIB
Plt Walikota Pangkalpinang M Sopian saat menyampaikan dua raperda di DPRD Pangkalpinang. Foto : Aditya/klikbabel.com

Klikbabel.com, Pangkalpinang - Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang kembali mengajukan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), pada rapat Paripurna ke Dua Puluh Tiga Masa Persidangan III tahun 2018, Senin (9/7/2018).

Kedua Raperda tersebut adalah, Raperda Kota Pangkalpinang Nomor 11 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dan Raperda Kota Pangkalpinang Nomor 18 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Klik Juga : Anggota DPRD Bangka yang Lakukan KDRT Ternyata Anggota BK

Plt Walikota Pangkalpinang, M Sopian mengatakan, berkenaan dengan pengajuan Raperda tentang pencabutan atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang nomor 11 tahun 2001 tentang penyelenggaraan pelelangan ikan ini, seperti diketahui bersama bahwa Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut.

"Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan," ujarnya. Untuk mendukung hal tersebut ungkapnya, Pemkot Pangkalpinang pada tahun 2001 telah menetapkan Perda No 11 tahun 2001 tentang penyelenggaraan pelelangan ikan, akan tetapi seiring berjalannya waktu, dengan dasar UU no 28 tahun 2009 tersebut Pemkot Pangkalpinang menetapkan Perda Kota Pangkalpinang No 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

 "Selain itu untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan yang salah satunya dengan penghapusan retribusi dan pungutan yang membebani nelayan," sebutnya. Lanjutnya, definisi pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah, pengadaan tanah dapat dilakukan oleh pihak swasta dan pemerintah.

"Guna menjamin terselenggaranya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokrasi dan keadilan. Tujuan Raperda ini adalah, pemerintah daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum dan pendanaan, pengadaan tanah diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan," jelasnya. "Dengan telah diajukan Dua Raperda ini besar harapan kami kiranya Dua Raperda ini dapat segera dibahas dan pada akhirnya disetujui menjadi Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang," tutupnya.



Penulis  : Aditya
Editor    : A. Hairul
Sumber : Klikbabel.com