Klikbabel.com


Warga Tolak KIP, DPRD Babel Surati Menkopolkam dan Menkomaritim

Jumat, 29 Juni 2018 | 09:58 WIB
Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, Anggota DPRD Babel Bong Ming-ming bersama perwakilan nelayan. Foto : Ist

Klikbabel.com, Pangkalpinang - DPRD Bangka Belitung (Babel) akan segera menindaklajuti keluhan warga Desa Rambat terkait keberadaan Kapal Isap Produksi (KIP) milik PT. Sarana Marindo yang hendak beroperasi di perairan Desa Rambat, Bangka Barat (Babar). Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, Kamis (28/6/2018) menjelaskan, DPRD akan menyurati Menkopolkam dan Menkomaritim terkait penolakan warga tersebut.

"Kami segera bulan depan menindaklanjuti aspirasi ini, menyampaikan langsung kepada Menkopolkam dan Menkomaritim bahwa telah terjadi penolakan oleh masyarakat terhadap keberadaan kapal isap tersebut," kata Didit. Ditambahkannya, selama perda zonasi belum diparipurnakan, semua pihak untuk menahan diri dari aktivitas pertambangan laut. “Eksekutif direncanakan bulan depan akan menyerahkan draft Raperda Zonasi, jadi kita minta para pengusaha untuk tidak melakukan aktivitas pertambangan hingga Perda tersebut disahkan” tambahnya.

Anggota Komisi I DPRD Babel, Bong Ming-Ming mengatakan, berdasarkan PP No. 27 Tahun 2012 terdapat kejanggalan atau cacat prosedur dalam hal pembuatan IUP perusahaan di Desa Rambat dan sekitarnya. "Kemarin kita sudah melakukan kajian berkenaan dengan empat titik IUP salah satunya di Desa Rambat dan sekitarnya. Kami melihat bahwa IUP-IUP yang ada disana Amdal nya sudah kadaluwarsa karena berdasarkan PP No.27 Tahun 2012 itu dikatakan bahwa selama tiga tahun apabila tidak melakukan aktivitas apapun sejak Amdalnya diterbitkan, maka perusahaan-perusahaan tersebut berkewajiban untuk membuat Amdal ulang," kata Bong Ming-Ming yang juga selaku Ketua Panja Tambang.

Dengan demikian, Bong Ming-Ming mengungkapkan apabila KIP tersebut tetap beroperasi maka menciptakan pengangguran bagi masyarakat di desa tersebut. "90 persen masyarakat disekitar situ adalah nelayan, artinya jika dimasuki tambang atau KIP maka akan terganggu masyarakatnya dalam hal mata pencarian dan akan terjadi pengangguran besar-besaran di desa tersebut," tutupnya.

Sebelumnya, perwakilan nelayan Baba menegaskan menolak keberadaan KIP milik PT. Sarana Marindo yang akan beroperasi di desa Rambat dan sekitarnya. Sebab, keberadaan KIP ini akan meresahkan warga dan menghilangkan mata pencarian mereka sebagai nelayan. "Kami menolak dengan tegas keberadaan KIP yang akan beroperasi di desa kami, karena dapat menghilangkan mata pencarian kami sebagai nelayan apalagi titik koordinat KIP tepat berada dimana tempat kami mencari ikan," katanya.

Baba meminta kepada DPRD Babel untuk menindaklanjuti aspirasi mereka dan meminta gubernur untuk mencabut izin KIP PT. Sarana Marindo. "Kami memohon kepada DPRD untuk menindak lanjuti aspirasi kami dan kalau Bapak Gubernur memikirkan nasib kami tolong cabut izin KIP, agar tidak dapat beraktivitas di desa kami" ungkapnya.(adv)



Penulis  : Hairul Asther
Editor    : A. Hairul
Sumber : Klikbabel.com