• EnglishFrenchGermanIndonesianItalianPortugueseRussianSpanish

Klikbabel.com


Begini Efek Domino bagi Ekonomi Daerah Pada Pilkada Serentak

Rabu, 27 Juni 2018 | 19:19 WIB
Ilustrasi. Foto : net

Klikbabel.com, Jakarta - Indonesia pada hari ini menjalani pesta demokrasi besar yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Pada Pilkada kali ini, ada sekitar 171 daerah yang memilih gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati.

Klik Juga : Mulkan, Molen dan Sanem Unggul

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sarman Simanjorang mengatakan, adanya pesta demokrasi ini ternyata bisa mendongkrak perekonomian di daerah. Sebab, akan banyak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang kecipratan keuntungan karena besarnya perputaran uang saat pilkada serentak berlangsung. 

"Itu sangat mampu memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Dan itu juga memberikan keuntungan bagi UKM karena kebanyakan atribut kampanye ini kebanyakan juga dibuat oleh UKM," ujarnya. Sarman memperkirakan perputaran uang selama Pilkada mencapai kurang lebih Rp25 triliun. Angka tersebut didapatkan berdasarkan pengalaman Pilkada pada tahun tahun yang lalu.

"Perputaran uang Rp25 triliun. Iya berdasarakan historislah karena kita lihat kan katakanlah dengan asumsi bahwa 1 provinsi itu dengan luasnya dengan jumlah penduduknya ya kan yang harus didistribusikannya dengan tingkat kampanyenya," jelasnya.

Sarman merinci jumlah perputaran uang sebanyak Rp25 triliun berasal dari dua sumber. Sumber pertama adalah uang yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp20 triliun. Uang yang digelontorkan pemerintah dikhususkan untuk kebutuhan dan menunjang pelaksanaan Pilkada serentak

Seperti mencetak surat suara, kebutuhan logistik hingga membayar petugas untuk berjaga di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sementara sumber dana kedua adalah berasal dari pasangan calon itu sendiri. Adapun uang yang dikeluarkan oleh pasangan calon diperuntukan untuk kebutuhan kampanye.

"Rp20 triliun itu pertama adalah untuk mencetak kertas suara, yang kedua untuk Logisitik , yang ketiga adalah biaya untuk membayar honor para petugas keempat adalah biaya untuk masyarakat yang terlibat dalam peliputan suara dan itu mungkin diluar dari anggaran keamanan. Jadi itu resmi dari pada pemerintah yang Rp20 triliun itu. Sisanya adalah dari biaya kampanye dari masing-masing Paslon Rp5 triliun itu," jelasnya.

Bahkan lanjut Sarman, untuk pasangan calon yang melawan kotak suara sekalipun mengeluarkan dana yang cukup besar. Sebab, calon tersebut harus mengeluarkan uang untuk kampanye dan sebagainya.

"Sama juga karena mereka juga kan harus sosialisasi juga walaupun lawannya kotak suara. Kan harus memperkenalkan visi misinya kepada masyarakat nantinya saya dicoblos tidak ada yang dicoblos ya tetap jalan kalau itu," jelasnya.

loading...
loading...


Penulis  : Hairul Asther
Editor    : A. Hairul
Sumber : okezone.com