Klikbabel.com


Soal TI di Perimping, DPRD Babel Kirim Surat ke Gubernur

Sabtu, 23 Juni 2018 | 09:43 WIB
Ketua DPRD Babel Didit Srigusajaya. Foto : net

Klikbabel.com, Pangkalpinang - Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya meminta stafnya untuk segera mengirimkan surat dinas untuk disampikan kepada Gubernur Babel, Polda Babel maupun Danlanal maupun Bupati Bangka. Hal ini menyusul adanya keluhan warga Belinyu, Kabupaten Bangka terkait maraknya aktivitas Tambang Inkonvensi (TI) Ilegal dikawasan sungai Perimping, dan aktivitas Kapal Isap Produksi (KIP) di Desa Berok, Belinyu, Kamis (21/6/2018).

"Besok tolong kirimkan surat dinas kepada pak gubernur, Kapolda, Dan Lanal maupun Bupati Bangka." tegas politikus muda yang juga mejabat ketua DPD PDIP Babel ini. Dikatakan Didit, persoalan TI Ilegal di kawasan Sungai Primping tidak pernah selesai, meski sudah dilakukan penertiban. Terlebih lagi kawasan sungai Perimping merupakan kawasan hutan konservasi dan dilarang adanya aktivitas tambang. "Di Perimping itu ada hutan konservasi itu tidak boleh," katanya.

Untuk itu, Didit meminta kepada perwakilan warga untuk segera menyiapkan data secepat mungkin agar dapat segera dikirim bersamaan dengan surat dinas yang akan disampikan kepada Gunernur, Kapolda, Danlanal maupun Bupati Bangka. "Saya tunggu besok jam 09.00 WIB (hari ini..red), agar membawa foto dan data lokasinya dimana. Jika itu sudah diserahkan ke DPRD Babel, maka DPRD akan melayangkan surat kepada pemerintah dan pihak terkait," tegasnya.

Sementara itu anggota DPRD Babel dapi Bangka, Saidi KM mengatakan untuk KIP merupakan kewenangan pihak eksekutif, jika pihak eksekutif ingin menghentikan aktivitas KIP maka akan berhenti. "Jangan sampai ada pembiaran yang penting ada tindak lanjut, jika melangar hukum ya di proses," imbunya.

Senda dikatakan anggota DPRD Babel, Aksan Visyawan mengungkapkan jika KIP yang ada di sungai Berok perlu menjadi perhatian pemerintah terkait ijin yang dikeluarkan. Maka itu, perlu adanya pengawasan yang serius dari aparat penegak hukum. "Jelas melangar hukum, tolong ingatkan. Melayangkan surat ini bukan sengketa hukum tapi pengawasan aparat yang kurang peduli. Untuk sungai Perimping kita akan hadirkan Kapolda, Danlanal dalam rapat bersama DPRD Babel," tegasnya.

Direktur Lembaga Kelautan dan Perikanan (LKPI) Kabupaten Bangka, Abu Hanif mengatakan, aktivitas TI Ilegal di desa Perimping meski masih beroprasi, meskipun telah dilakukan berulangkali penertiban namun tetap beroperasi. "Kami sudah bingung mau melapor kemana lagi. Meski sudah dilaporkan dan dilakukan penertiban, tapi beberapa pekan kemudian kembali beroperasi," ujar Abu Hanif.(adv)

 



Penulis  : Hairul Asther
Editor    : A. Hairul
Sumber : Klikbabel.com